Fixing the Hole - Mulai Dari Mana?

Awicaks

Di depan mata terhampar bentangan luas lahan kosong. Seperti tak berujung, dan rasanya matahari di atas kepala ada tiga. Panas luar biasa. Suhu panas juga disebabkan proses pengeringan gambut yang melepaskan jutaan ton karbondioksida (CO2). Sudah dua jam perjalanan, dan sepertinya tidak berujung.

"Dulu di sini adalah hamparan hutan. Dalam waktu kurang dari setahun hutan di sini dibersihkan, karena perusahaan sudah dapat HGU (Hak Guna Usaha) untuk memulai membangun kebun kelapa sawit." Ujar kawan yang menemani saya.

Itu perjalanan sebulan lalu di salah satu kawasan kaya karbon di Riau. Dan pemandangan yang saya lihat tadi hanya puncak dari gunung es. Riau adalah wilayah yang sudah luluh lantak oleh perkebunan besar tidak hanya akhir-akhir ini, bahkan sudah sejak abad ke-18, padsa masa pendudukan Belanda. Yang mengenaskan, keadaan dan modus operandi yang ada sekarang tidak berbeda dengan yang dilakukan pada masa pendudukan Belanda itu.

Sejalan dengan agresifitas pertumbuhan modal-modal besar, seluruh operasi yang "memakan" hutan pun berlangsung semakin efektif dan harus efisien. Atas nama batas-laba (profit margin) metoda pembukaan hutan dan penyiapan lahan paling murah pun dipilih: Membakar sisa-sisa hutan yang ditebang.

Tahun 1997 Riau merupakan salah satu wilayah yang paling mengenaskan dilanda bencana asap. Ratusan anak-anak menderita infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA). Sarwono Kusumaatmadja, yang saat itu menjabat Menteri Lingkungan Hidup, tergerak untuk melakukan kerja-kerja di luar batas kewenangannya. Ia begitu tak sabar melihat ketidakpedulian kantor negara yang mestinya bertanggung jawab, seperti Departemen Kehutanan dan pemerintah daerah setempat.

Kebakaran lahan hutan tahun 1997 memang bukan yang terbesar, ada pula kebakaran tahun 1982 yang tak kalah hebat, dan sama-sama dibarengi dengan masa gelombang panas (El Nino). Akibatnya derita warga bertumpuk. Sudah terkena bencana asap, lalu mengalami pula kekeringan.

Di media massa para pejabat tak malu-malu menuding masyarakat sebagai penyulut kebakaran. "Mereka miskin, tak punya pilihan selain membakar hutan demi hidup." Sebuah ungkapan paling tolol yang pernah saya dengar. Sudut pandang sepihak dengan sikap lepas tanggung jawab merupakan ciri khas paling menonjol dari pejabat publik di negara ini.

Kebakaran 1997 yang melanda Sumatra dan Kalimantan itu menjadi penanda dari ambruknya rejim korup Orde Baru. Tak lama, setelah diselenggarakan pemilihan umum a la Orde Baru yang kembali mengantarkan Suharto menjadi presiden untuk kesekian kalinya, Sarwono pun tak tergusur dari jajaran elit Orde Baru. Yang menarik, itulah awal dari runtuhnya kepongahan Orde Baru Suharto.

Setelah Orde Baru tumbang, pada masa reformasi, kebakaran hutan menjadi prioritas penting rejim berikutnya. Namun, alih-alih menyelesaikan krisis, kebakaran hutan justru menjadi kerangka acuan (Terms of Reference, ToR) baru pengembangan proyek-proyek milyaran rupiah, baik yang berasal dari bantuan (tak gratis) negara-negara maju maupun proyek utang luar negeri. Ini memang ciri negeri amburadul ini. Krisis dipecahkan lewat proyek. Krisis tak selesai, pengelola proyek makin kaya!

Yang jelas bencana asap menjadi pemicu ucapan permintaan maaf setiap presiden yang berkuasa sejak Suharto kepada negara-negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura. ASEAN pun tergerak merumuskan sebuah perjanjian kerjasama penangangan bencana asap. Selesaikah krisis? Lagi-lagi ia hanya melahirkan proyek-proyek baru....

"Harusnya pemerintah Malaysia minta maaf kepada kita karena tak mampu mengontrol para pemodal mereka yang berinvestasi di perkebunan kelapa sawit di Sumatra dan Kalimantan," ujar seorang pejabat publik dari Departemen Kehutanan pada masa kepresidenan Megawati. Buruk rupa cermin dibelah!

Mungkin mudah bagi saya menulis, utamakan keselamatan warga dalam kebijakan-kebijakan publik! Tetapi dengan carut-marut struktur dan karakter pengurusan negara macam begini, ktia mesti mulai dari mana? Tanpa pemimpin-pemimpin bernyali, nothing to lose, warga Indonesia tak mungkin keluar dari lingkaran setan krisis. Percayalah!

The Economist's Tale

Ini bukan buku baru. Bahkan saya menemukannya di lemari arsip Zed Publisher. Petugas di Zed harus menmeriksa basis data di komputer apakah mereka bisa melepas buku ini untuk dijual. Setelah yakin bahwa mereka masih memiliki salinan lain, saya diperbolehkan membelinya. Pantang menyerah, saya minta potongan harga, karena buku ini sudah masuk arsip. Si petugas tertawa, "Nice try. I'll take a look whether you can get a discount or not." Ia pun mengecek ke komputernya kembali. "Okay, you can get 30% discount."

Sekali lagi, ini bukan buku baru. Diterbitkan pertama kali tahun 2003. Buku yang ditulis Peter Griffiths ini pun tidak menawarkan perspektif baru. Meski bercerita tentang hal yang sama, bahkan terbit lebih dulu, buku bertajuk "The Economist's Tale" ini tidak seberhasil buku John Perkins, "Confession of the Economic Hitman." Tetapi yang menarik dari "the Economist's Tale", ia menggunakan pendekatan bertutur, dan beropini secara jujur. Tidak ada teori-teori besar, atau kerangka ekonomi-poltik hegemonik seperti yang ditawarkan buku-buku serupa.

Buku ini lebih tepat disebut gerundelan seorang konsultan kebijakan pangan yang bekerja di Seirra Leone bernama Griffiths, yang merasa tidak nyaman karena kajian keahliannya digunakan secara "keliru" oleh Bank Dunia untuk mendorong perekonomian Sierra Leone lewat kebijakan produksi beras. Anda akan kecewa jika berharap memperoleh bahasan teknikal tentang ekonomi pangan. Anda pun tidak akan dirundung rasa tertekan membaca kejumawaan Bank Dunia dalam mendikte pengurus Negara Sierra Leone. Anda justru akan banyak tertawa, meski pahit, membaca tuturan Griffiths dengan kalimat-kalimat yang cerdas mengejek dirinya sendiri, mengejek kesoktahuan para penentu kebijakan di Bank Dunia tentang situasi ekonomi-politik Sierra Leone.

Yang membuat saya tercekat adalah, ketika menemukan bahwa rute camput-tangan kebijakan yang dilakukan Bank Dunia di Sierra Leone serupa dan sebangun dengan yang mereka lakukan di Indonesia. Dengan kondisi geografik yang berbeda, dengan latar sejarah berbeda, apalagi latar sosial-politik dan ekonomi-politik yang jauh dari sama, Bank Dunia memberlakukan resep yang plek sama antara Sierra Leone dengan Indonesia. Penghapusan subsidi atas bahan-bahan kebutuhan pokok, percepatan privatisasi, pembanjiran utang untuk mendongkrak anggaran rutin kepengurusan Negara, dan sebagainya. Ya ampun! Terlepas dari gaya bertuturnya yang lucu dan ringan, di balik itu saya tidak menemukan perbedaan antara kisah lucu nan pahit di Sierra Leone dengan Indonesia.

Griffiths berhasil memaparkan pengalamannya seperti halnya orang mendongeng. Ia sangat berhati-hati ketika menyisipkan kajian teknikalnya dan meletakkannya sebagai pendapat pribadi terhadap campur-tangan kebijakan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang menurut penilaiannya absurd.

Sebagai sebuah dongeng yang lucu dan ringan, buku ini justru sangat menakutkan.
.

Pemilu Sembilan Bulan? Sinting!

Saya baru tersadar ketika tahu bahwa masa kampanye pemilihan umum tahun depan bisa memakan waktu sembilan bulan. Saya cuma geleng-geleng kepala. Apa isi kepala orang-orang sekolahan yang disewa untuk merumuskan peraturan perundangan ini? Kalau isi kepala para politikus sih saya sama sekali tidak tertarik untuk tahu, karena sudah terbaca dari perilaku dan biaya kelakuan mereka.

Coba mari telusuri berita-berita media sepanjang dua tahun terakhir. Mari perhatian kita pusatkan ke konflik-konflik yang timbul karena pemilihan kepala daerah (pilkada). Bentrokan antarmassa pendukung jelas tak terhindarkan, belum lagi ketidakpastian hukum karena pasti pihak yang tak terima atas kekalahan mereka akan mondar-mandir ke lembaga peradilan, entah itu Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Tambal sulam dan bengkel bongkar pasang jelas tak terhindarkan. Belum pula dihitung perdebatan-perdebatan di media massa diantara orang-orang sekolahan yang menjadi pengamat politik, serta para pelaku politik itu sendiri. Apalagi jika kita sudah bicara soal biaya. Baik biaya resmi maupun biaya-biaya silumannya. Dimana otak orang-orang itu?

Rasanya potret derita warga yang tak henti-hentinya diwartakan media massa tak mampu menyentuh syaraf dan sel-sel kelabu otak mereka. Ini negara mau dibawa kemana? Sudah porak poranda ekonominya, korup orang-orangnya, lah kok masih mau bermain-main dengan eksperimen politik yang lama, mahal (baik biaya moneter maupun biaya sosial dan politik). Saya pun bingung, kok tidak ada aktivis organiasi masyarakat sipil yang protes. Jangan-jangan mereka pun tergiur untuk ikut cawe-cawe di eksperimen paling gila ini?

Benar-benar edan!

Berkunjung ke the Corner House

Larry Lohmann dan Nick Hildyard kelihatan begitu bersemangat ketika mereka muncul di gerbang Stasiun Kereta Api Gillingham, Dorset, Jumat sore lalu. Saya yang masih kelelahan setelah pertemuan marathon di kantor Unilever di London, dilanjutkan dengan konsolidasi di kantor Greenpeace Inggris, kemudian lanjut dengan perjalanan kereta api dua jam hingga tiba di Gillingham, hanya bisa menyambut rangkulan hangat keduanya. Dengan Larry saya masih lumayan sering bertemu dibanding Nick. Terakhir kami sama-sama hadir dan aktif di lokakarya Durban Group beberapa hari sebelum Konferensi Perubahan Iklim di Bali dimulai, Desember 2007. Sedangkan Nick, terakhir saya bersama-sama dengan dia kira-kira tahun 2001, di Canada. Dan kunjungan ke kantor mereka, the Corner House, adalah yang pertama buat saya. Masih setengah jam lagi untuk mencapai kantor the Corner House yang melegenda itu di Sturminster Newton, Dorset, dari Stasiun Kereta Api Gillingham.

Kami menyempatkan kongkow di sebuah kedai minum pedesaan, di pinggiran kota Sturminster Newton. Udaranya sejuk, meski sinar matahari cukup menyengat sore itu. Tak lama setelah mendapat meja, yang pertama kali saya lakukan adalah memberi Nick rokok Ji-Sam-Soe, yang ia pesan lewat email. Bahagia sekali dia. Kami duduk di bagian belakang cafe, yang disebut smoking patio.

Larry bercerita tentang roadshow buku terakhirnya, Carbon Trading - Critical Conversation, selama dua bulan di sepanjang Amerika Utara, yang berakhir Februari lalu. Sementara berkisah tentang kemenangan kasus mereka melawan Pemerintah Inggris, terkait korupsi dalam perjanjian perdagangan senjata antara BAE System dengan Saudi Arabia. Meski itu adalah kemenangan besar buat the Corner House dan publik Inggris, tindak lanjut proses hukum oleh Pemerintah Inggris dinilai Nick dan Larry penuh dengan muslihat. Terkejut juga saya mendengarnya. Kok seperti di Indonesia ya?

Larry Lohmann adalah salah seorang pemikir dan penulis yang produktif yang tak lelah membuka mata para akademisi, aktivis serta para internasionalis tentang ketidakadilan global yang semakin hari semakin membahayakan. Hal yang paling dikhawatirkan Larry adalah, proses pembalikan alami, dimana di masa lalu bangsa Eropa begitu agresif menjajah dunia ketiga, di Asia, Afrika dan Pasifik, kini gelombang bangsa Asia, Afrika dan Pasifik ke negara-negara Eropa menjadi semacam karma. Yang jadi persoalan, gelombang aliran populasi itu tak pelak menimbulkan ketegangan sosial, yang membuat rasisme menjadi semakin nyata. Di sela ngobrol di kedai kopi di seberang the Corner House, saya menanyakan, apakah dia sadar bahwa tempat dia tinggal ternyata semuanya kulit putih. Sehingga saya sering kagok ketika memasuki tempat-tempat publik diikuti pandangan mata heran orang-orang di sekitar. Larry hanya tersenyum simpul.

Siapa Korban Paling Rentan?

Benarkah terjadi krisis pangan? Krisis pangan atau "krisis pangan"? Atau krisis konsumsi pangan?

Saya tak akan pernah lelah mengusung thesis lama, bahwa pengurus Negara tutup mata terhadap keselamatan warga. Warga harus bekerja sendiri menyelesaikan masalahnya tanpa bisa berharap uluran tangan pengurus Negara.

Krisis pangan hanya salah satu dari daftar panjang krisis dan bencana (catastrophes) yang mengancam dan menghantui kehidupan warga negeri kepulauan ini. Modus hidup warga Indonesia adalah bertahan hidup (survival). Tentu thesis ini tak berlaku bagi warga yang berkelebihan, yang lebih pusing memilih sepatu mana yang cocok dipakai saat mengenakan salah satu koleksi pakaian di lemari. Tololnya, yang disebut krisis di Indonesia adalah menyempitnya akses warga untuk memperoleh, mendapatkan dan memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin Negara.

Kebijakan dadakan alias crash programme alias tambal sulam sudah jadi ciri pengurus negeri ini, selepas lengsernya alm. Eyang Kakung Suharto. Kebijakan-kebijakan Negara yang bersifat reaktif seringkali tak memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan warga. Atas nama menyeimbangkan anggaran Negara warga diminta berbesar hati merasakan dampak demi tujuan yang lebih besar. Terhadap apa yang sekarang ramai disebut krisis pangan pun sama. Toh terbukti tak satu rejim pengurus Negara mana pun di dunia ini yang mampu mengendalikan liarnya gerak pasar. Ancaman hukuman terhadap para penimbun bahan pokok, sebagai contoh, tak pernah berhasil menciptakan efek jera. Semakin pengurus Negara mencoba mengatur dan mengendalikan pasar, semakin kasatmata ketololan mereka.

Siapa pihak yang paling menderita dari cerita ini semua? Yang paling jelas adalah anak-anak dan kelompok perempuan. Mutu gizi anak-anak di negeri ini adalah data yang paling sering dimanipulasi demi menjaga citra positif kinerja ekonomi-makro Indonesia. Meski angka-angka balita kurang gizi pada Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index, HDI) dari UNDP sudah cukup horror, tetapi saya yakin data itu masih indikatif sifatnya dan terlalu konservatif. Ada banyak realita yang gagal ditangkap metoda-metoda canggih pengumpulan data HDI. Ambil contoh rangkaian proses dari keputusan rumah tangga mengorbankan biaya pendidikan anak atas nama pemenuhan konsumsi, yang berangkai dengan keputusan melibatkan sang anak dalam kegiatan-kegiatan produksi, baik sebagai buruh langsung maupun buruh tak langsung.

Mutu keselamatan dan kesehatan reproduksi perempuan juga adalah data yang paling sering disembunyikan di bawah karpet. Alih-alih menggambarkan angka laju kematian ibu melahirkan, yang justru disajikan adalah keberhasilan pengurus Negara menekan angka kelahiran. Bisajadi keduanya tak berhubungan langsung, tetapi akal sehat saya melihat keterkaitan yang tak terelakkan.

Apa yang akan kita hadapi di masa depan dengan situasi seperti ini? Yang jelas, kita akan memiliki generasi masa depan yang masa kecilnya hidup dengan rendahnya mutu gizi, pendidikan, dan kesehatan. Jangan-jangan negeri ini memang diarahkan untuk menjadi wilayah penyedia buruh murah (sweatshops' labour market)?

Corporate Social Responsibility? "Amoral!" Kata Friedman

Hakekat perusahaan (corporation) adalah menghidupkan dinamika ekonomik lewat kegiatan produksinya yang mampu menangguk laba agar perusahaan dapat bertahan hidup (survival) atau tumbuh dan meluas. DNA sebuah perusahaan adalah mencari laba. Memaksimalkan perolehan laba dalam konteks bersaing dengan perusahaan lain yang memiliki produk serupa merupakan keniscayaan bagi sebuah perusahaan. Maka ketika perusahaan tampil di depan publik dengan citra tanggung jawab sosial dan lingkungan, itu patut dipertanyakan. Bahkan Milton Friedman menyebutnya amoral!

Tentu saja kecaman Friedman, dan juga Noam Chomsky, bukan suatu pernyataan tunggal. Ada prasyarat yang mesti dipenuhi, yakni peran Negara yang optimal dalam menjamin keselamatan warga, produktifitas warga dalam memenuhi dan mempertahankan kualitas hidup terbaik mereka, serta kemampuan warga merawat dan menjaga fungsi-fungsi alam. Sehingga kewajiban Negara dalam menjamin akses warga kepada pelayanan kesehatan, pendidikan, sumber-sumber pangan dan air bersih yang terjangkau serta energi untuk keperluan kelangsungan hidup menjadi syarat mutlak agar peran perusahaan sebagai dinamisator ekonomi pun berlangsung optimal. Hal tersebut yang tak terjadi di negeri ini.

Pengurus Negara di Indonesia sibuk mengurusi dirinya sendiri. Menyeimbangkan anggaran demi menjaga citra kepengurusan dengan tampilan kinerja ekonomi-makro di hadapan lembaga-lembaga keuangan multilateral dengan mengorbankan keselamatan warga, seperti yang tampak jelas pada pencabutan subsidi BBM, harga gabah di tingkat petani dan sebagainya. Kewajiban Negara menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan pun hampir bulat-bulat diserahkan kepada pasar, dengan maraknya swastanisasi klinik dan rumah sakit serta persekolahan yang tak bisa menghindari kalkulasi untung rugi menjadi utama dibandingkan aspek pelayanan warga. Jaminan Negara yang mestinya dibiayai dari perpajakan bisa dikatakan tak jalan di Indonesia karena berbagai faktor, dengan korupsi sebagai induk penting faktor penyebabnya. Akibatnya sosok perusahaan merambah hingga ke sektor pelayanan publik yang seharusnya menjadi kewajiban Negara.

"Perusahaan dibentuk untuk menangguk laba, bukan untuk tujuan sosial atau tujuan lainnya," kata Noam Chomsky. "Itu tanggung jawab Negara!" Logikanya, Negara mampu menegakkan mekanisme perpajakan dari dinamika ekonomi yang digerakkan perusahaan-perusahaan. Warga sebagai obyek hukum dan pajak serta pada saat yang sama adalah konsumen dari barang dan jasa industrial yang diproduksi perusahaan harus dijamin keselamatan, kesejahteraan dan produktifitasnya oleh Negara demi terjaganya keseimbangan sosial-politik-ekonomik. Tetapi pendapat normatif Eyang Chomsky dan Eyang Friedman jauh panggang dari api di negeri kepulauan yang amburadul ini.

Kemudahan pajak, penghapusan birokrasi pada penanaman modal (investasi), kemudahan memperoleh lahan serta ketersediaan buruh murah dalam jumlah yang besar menjadi paket kebijakan Negara yang membuat Indonesia menjadi surga bagi investor tetapi sekaligus neraka bagi warganya sendiri. Pada konteks Indonesia, perusahaan yang pada hakekatnya memaksimalkan perolehan laba dengan memperbesar ambang laba (profit margin) dengan meminimalkan eksternalitas dan liabilitasnya telah menjadikan kehidupan sosial dan lingkungan hidup sebagai tempat sampah mereka. Tempat sampah bagi eksternalitas, liabilitas serta resiko-resiko bisnis mereka. Dan hal itu sangat memungkinkan di Indonesia karena adanya kebijakan-kebijakan Negara yang memanjakan perusahaan-perusahaan.

Sehingga, ketika sebuah konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) didorong menjadi suatu tolok-ukur kinerja perusahaan, timbul pertanyaan sederhana, "Memang ada masalah apa kok perusahaan harus menampilkan sosok tanggung jawab mereka dalam hal sosial dan lingkungan?" Chomsky berpendapat, karena perusahaan tidak ingin menanggung beban baru, yakni keresahan dan konflik sosial dan politik, karena kenyataannya kualitas sosial dan lingkungan hidup terus merosot sementara perolehan laba perusahaan terus meroket. CSR adalah tabir asap (smoke-screen) liabilitas dan eksternalitas perusahaan yang selama ini disembunyikan di bawah karpet.

Jika perusahaan berproduksi dan saling bersaing secara sehat serta melaksanakan kewajiban pajak mereka, dan saat yang sama Negara menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga, produktifitas warga untuk memenuhi dan mempertahankan kualitas hidup terbaik mereka, serta kemampuan warga merawat fungsi-fungsi alam, CSR sama sekali tidak dibutuhkan. CSR adalah penanda simbolik ketidakberesan bisnis sebuah perusahaan dan saat yang sama merupakan penanda bobroknya pengurusan Negara. Semakin mengkilat tampilan CSR sebuah perusahaan, mestinya kita semakin curiga, seberapa besar masalah yang disembunyikan di bawah karpet?

Paradoks Konsumsi

Orang-orang di Indonesia, tak cuma Jawa, tengah mabok kepayang pada barang-barang dan jasa industrial. Kemudahan mendapatkan barang-barang tersebut membuat kacau urutan kebutuhan dasar perseorangan dan keluarga. Teori Maslow berantakan. Tidak ada lagi yang namanya kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kalau perlu kualitas pangan untuk anak dikorbankan demi membeli sebuah telepon genggam model terbaru. Atau, tunggakan biaya sekolah anak bisa menunggu demi uang muka membeli sepeda motor buatan China, yang menurut iklan lebih unggul dibandingkan buatan Jepang.

Pertanyaan paling tolol dari kisah di atas, "Lalu bagaimana siklus produktifitas perseorangan atau keluarga demi menjaga kualitas hidup tidak merosot?" Saking tololnya kita tidak menyadari bahwa sekarang ini adalah zaman utang sudah bukan lagi sesuatu yang memalukan. Bahkan berutang di kalangan berpunya telah dikemas sedemikian rupa hingga ada peringkatnya: Silver, Gold, Platinum, dan seterusnya. Edan suredan!

Seorang sepupu saya dengan bangga memamerkan mobilnya yang terbaru, Grand Livina. Kemana mobilmu yang dulu (sebuah Toyota Avanza yang dikenal dengan sebutan mobil sejuta umat), tanya saya. "Tukar tambah lah Mas." Kemudian dia dengan fasih bicara panjang lebar, selayaknya seorang salesman mobil, tentang kemudahan-kemudahan fasilitas kredit yang ia gunakan. Luarbiasa pengetahuannya. Mungkin jika saat itu saya sela dengan pertanyaan, "Ngomong-ngomong kamu tahu nggak siapa itu Teras Narang?" Dia akan terbengong-bengong, dan balik tanya, "Siapa tuh? Apa ada hubungannya dengan fasilitas kredit mobil?"

Kemudahan memperoleh barang (lewat siasat-siasat kredit perbankan), gempuran iklan nan mengkilat, mendesah dan merayu, laju produksi dan distribusi barang dan jasa konsumsi yang meroket, agaknya tidak ada urusannya dengan potret nelangsa warga di desa-desa di Riau yang kebingungan dengan harga minyak goreng curah mencapai Rp 16.000/kg, padahal propinsi tersebut memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Juga tidak ada urusannya dengan warga di desa-desa di Sumatera Selatan, yang terkenal dengan sebutan "Lumbung Energi Nasional", berkeringat antri minyak tanah. Potret nelangsa tersebut pupus ketika kita ajak orang-orang yang antri tersebut bicara tentang jenis terbaru telepon genggam merek tertentu. Atau ajak mereka bicara tentang kelanjutan serial sinetron di stasiun televisi tertentu.

Pada sebuah perjalanan di Pulau Flores, akhir tahun 2005, saya terkejut disajikan fenomena luarbiasa. Warga di sebuah kecamatan ramai-ramai melepas dan menjual tanah untuk membeli sepeda motor buatan China. Saya sempat bertanya, apakah sepeda motor itu untuk keperluan transportasi keluarga atau untuk keperluan produksi. Jawaban beberapa diantara mereka sangat tegas, "Untuk ojek, Pak. Uangnya lebih cepat daripada bertani." Jika sebagian besar mereka menjual tanah untuk beli sepeda motor untuk ojek, lalu siapa penumpangnya? Booming cengkeh saja mendorong pemiskinan petani, apalagi booming sepeda motor...