Menghargai Kreativitas

L Wilardjo | Opini | Kompas Cetak | 1 Maret 2010

Setelah penjiplakan (plagiarism) yang dilakukan guru besar Unpar diberitakan media massa, bermunculanlah artikel tentang penjiplakan. Semuanya mengutuk tindakan itu, yang dinilai sebagai tidak menghargai kreativitas.

Armada Riyanto (Kompas, 24/2/2010) tidak hanya ikut mengutuk penjiplakan, tetapi juga pemberangusan publikasi hasil penelitian yang tidak memenuhi patokan kepuasan penguasa. Apabila penjiplakan merupakan tiadanya penghargaan terhadap kreativitas, terlebih-lebih lagi pemberangusan publikasi hasil telaah ilmiah.

”Penelitian - - - harus bebas dari (campur tangan) para penguasa politik dan ekonomi, yang (justru) harus bekerja sama demi pengembangannya, tanpa menghambat kreativitasnya atau memberangusnya demi tujuan mereka sendiri,” kata mendiang Paus Yohanes Paulus II dalam amanatnya di depan Pontifical Academy of Sciences di Roma, 10 November 1979.

Mengutip bukan menjiplak

Mengutip pernyataan dalam karya orang lain sah-sah saja. Itu bukan penjiplakan, tetapi justru wujud penghargaan atas pandangan yang terkandung dalam pernyataan itu. Karya ilmiah bahkan dinilai, antara lain, berdasarkan seberapa banyak dan seringnya sebagian atau bagian- bagian tertentu dari karya itu dikutip. Makin banyak karya baru yang diilhami suatu gagasan, berarti gagasan itu makin membenih (seminal). Pemanfaatan gagasan atau karya asli itu sesuai dengan ”asas manfaat” yang dianjurkan dalam agama Islam dan dalam utilitarianisme.

Begitu suatu karya dipublikasikan di jurnal ilmiah atau di media massa, ia sudah menjadi bagian dari ranah publik. Siapa saja boleh mengecamnya apabila karya itu tidak benar, atau menerima dan memakainya bila karya itu benar dan baik bagi kehidupan bersama. Karya itu sudah menjadi milik publik. Seperti fasilitas umum mandi, cuci, dan kakus (MCK), siapa pun boleh memakainya.

Itulah imperatif komunalisme, yang merupakan bagian dari paradigma (Robert K) Merton. Bersama dengan ketiga imperatif lainnya, komunalisme merupakan kode etik di bidang pengembangan ilmu.

Penerbitan karya ilmiah, atau pembicaraannya dalam seminar dan simposium, selaras dengan imperatif lain dalam paradigma Merton, yakni organized skepticism. Skeptisisme yang tertib sangat perlu dalam pengembangan ilmu. Tanpa sikap skeptis yang membuahkan kritik, cacat, atau kesalahan yang ada dalam karya ilmiah tidak terungkap. Polemik, berupa serangkaian sorotan (reviews) terhadap suatu karya ilmiah dan tangkisan (rebuttals)-nya, secara dialektis akan menghasilkan karya yang lebih bermutu. Bukan komentar apresiatif saja yang merupakan penghargaan atas kreativitas. Sorotan kritis juga! Yang tidak menghargai kreativitas pencipta karya ilmiah atau seni adalah mereka yang tidak menggubris karya itu.

Jadi, silakan mengutip atau memakai karya orang lain. Hanya saja, jangan mendaku (meng-claim)-nya sebagai karya Anda sendiri. Itulah tata krama yang berlaku di dunia akademik. Menerapkan sopan santun ini berarti mengugemi (berpegang teguh pada) nilai konstitutif yang terpenting, yakni kejujuran.

Harus ada acuan?

Dalam talk-show tentang Gurita Cikeas-nya George J Aditjondro, ada guru besar yang suka menonjolkan kegurubesarannya. Ia menilai karya Aditjondro tersebut tidak ilmiah sebab tidak ada acuannya.

Menonjolkan ego dan predikat itu bukan sikap ilmuwan sejati. Yang ditekankan seharusnya kekuatan logika dan koherensi uraiannya dan korespondensi pernyataannya dengan fakta dan empiria yang ada di ”lapangan”. Tiadanya referensi tidak serta-merta membuat suatu karya menjadi tidak ilmiah. Kalau yang ditulis pemakalah itu temuan eksperimental atau gagasan aslinya sendiri, tentulah tidak ada acuannya.

Apabila orang menyatakan E > mc (kesetaraan antara massa dan tenaga), tidak perlu ia mengacu ke karya Einstein Zur Elektrodynamik bewegter Koerper di Annalen der Physik, 17, 891(1905) sebab semua tokoh sudah tahu bahwa ”rumus” tersebut didapatkan oleh Einstein. Makalah Einstein tersebut berupa tinjauan dari aspek elektrodinamis atas benda yang bergerak, dan melahirkan teori relativitas khusus. Mengatakan: ”Apalah arti sebuah nama. Mawar sekuntum, mau disebut apa pun, ya tetap harum”, tidak perlu disertai dengan pengakuan bahwa itu dikutip dari karya Shakespeare. Saben irung wis ngerti, kata orang Jawa. Setiap ”hidung” (maksudnya, orang) sudah tahu!

Dalam karya yang insinuatif seperti Gurita Cikeas-nya Aditjondro, tiadanya acuan ke sumber datanya barangkali merupakan kesengajaan, demi melindungi informan yang bersangkutan. Sumber itu baru diungkapkan di pengadilan apabila ada pihak yang merasa difitnah dan menuntut pertanggungjawaban Aditjondro secara hukum.

Liek Wilardjo Guru Besar Fisika UK Satya Wacana Salatiga

(c) 2008 - 2009 KOMPAS.com - All rights reserved

Kutuk Plagiarisme, Lalu?

Oleh Armada Riyanto | Opini | Kompas Cetak | 24 Februari 2010

Tentang plagiarisme, kiranya tidak berguna lagi aneka kutukan. Yang lebih penting adalah apa kelanjutan sesudah tragedi plagiarisme.

Bandung, Jakarta, Aceh, Malang, Yogyakarta, Surabaya, Solo, Bogor, Semarang, dan Medan, apakah mereka emblem kota-kota intelektual? Dengan menjamurnya pabrikan skripsi, tesis, disertasi, juga paper di kota-kota itu dan lainnya yang belum disebut, mendung kelabu menyelimuti dunia intelektualitas kita. Masih adakah kota intelektual di tanah kita? Sebuah pertanyaan hati nurani.

Tak usah mengutuk Bandung sebab Yogyakarta atau kota Anda mungkin lebih parah. Tak perlu mengkritik institusi yang kecolongan sebab institusi sekaliber UGM, UI, atau MIT di AS, Cambridge di Inggris, atau Alberta di Kanada pun tidak imun terhadap kasus plagiarisme dalam sejarah akademisnya. Di Yogyakarta, dugaan perkara plagiarisme disertasi oleh seorang doktor dari MIT tidak diapa-apakan, malah pernah memegang jabatan penting di dunia pendidikan kita. Institusi paling bersih dipersilakan untuk ”melempar batu pertama” pemberantasan plagiarisme, dan adakah yang berani?

Sepuluh tahun lalu, dalam sebuah penelitian oleh pusat integritas akademik Duke University atas mahasiswa-mahasiswi Amerika diperoleh data 68 hingga 70 persen mengaku pernah melakukan penjiplakan (Cf. http://guides.library.ualberta.ca18 Feb. 2010). Andai hal yang sama dikerjakan terhadap mahasiswa-mahasiswi Indonesia, kita mungkin akan memperoleh angka yang lebih mengejutkan.

Setelah ini apa?

Perketat sistem pengurusan jenjang profesorat? Menggiatkan pendidikan karakter? Penciptaan plagiarism detection software? Mempromosikan pendidikan kebenaran, budi pekerti, dan integritas?

Menteri Pendidikan Nasional pernah berkata, pada 2009 jumlah pemohon guru besar dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sebanyak 986 orang, yang lolos 286 orang. Sudah ketatkah sistemnya? Barangkali soal paling mendasar adalah rumusan-rumusan ilmiah apa saja yang telah diproduksi oleh para ilmuwan kita. Mengapa sepintas masih tampak sepi dan tiada yang baru.

Di samping sebagai emblem merosotnya kejujuran, plagiarisme dapat berasal dari lemahnya pemahaman tentang esensi sebuah ilmu. Ketika putra-putri kita masuk sekolah, orangtua dan pendidik sangat bangga dengan anak didiknya memiliki nilai tinggi. Namun, siapa peduli memerhatikan integritas dan proses pendewasaan serta perkembangan tanggung jawabnya?

Plagiarisme akan tetap menjadi sebuah serial aktivitas sehari- hari bila skema perspektif pendidikan kita tidak berubah. Ketika sebuah kemajuan disempitkan dalam ranah formal berupa angka, dengan sedikit perhatian pada proses pencapaiannya, pendidikan mengalami sebuah kemandekan. Pendidikan integritas tersisihkan.

Plagiarisme adalah tindakan pencurian kreativitas intelektual. Sebagai sebuah tindakan mencuri, plagiarisme memiliki konsekuensi etis-deontologis sebagai perbuatan cela. Namun, mencela pun juga tidak cukup. Apalagi hidup sehari-hari bangsa kita dekat dan lekat dengan aneka kemerosotan tercela berupa ”mencuri” hak-hak kebebasan orang lain atau uang rakyat dalam wujud korupsi.

Di sini, memberantas plagiarisme di tengah suasana keseharian yang berlepotan koruptif semacam ini hampir merupakan mission impossible. Pemberantasan plagiarisme jadi sebuah tautologi belaka, sebuah aktivitas repetitif formalistis yang kehilangan makna.

Menghargai ilmu

Plagiarisme juga terjadi karena redupnya kesadaran menghargai ilmu. Ketika jabatan, tunjangan, dan segala konsekuensi kemudahan ditawarkan, sudah semestinya dikerjakan sebuah sistem pendidikan yang menghargai ilmu.

Thomas Kuhn, dalam The Scientific Revolutions (1964), berkata, ilmu pertama-tama adalah paradigma. Terminologi ”paradigma” memaksudkan kompleksitas teori bagaimana suatu ilmu mengelola atau menggumuli obyeknya: cara-cara mempersepsi, mengobservasi, menganalisis, melakukan eksperimentasi dan verifikasi, menarik kesimpulan, mengevaluasi, mempresentasikan, dan mengomunikasikannya. Kuhn membuka mata kita. Dengan prinsip Khunian ini, kita diberi tahu, ilmu bukanlah informasi. Ilmu pengetahuan identik dengan proses pengenalan sekaligus pergumulan paradigmatik.

Kebijakan-kebijakan totaliter dari pemerintah yang memberangus buku produk penelitian mengindikasikan sebuah kenyataan bahwa ilmu pun kini harus lolos kriteria kepuasan dari penguasa. Ini bukan hanya merupakan pengerdilan sains dan riset, melainkan juga penyetopan berkembangnya humanisme kehidupan dan tata nilai etis-filosofis-saintifik, sebuah introduksi kebobrokan societas yang memprihatinkan. Kebijakan semacam ini menyetop hormat terhadap ilmu sebagai sebuah pergumulan paradigmatik.

Dunia pendidikan nasional akan memberantas plagiarisme? Selama pemerintah tidak mengevaluasi mentalitas totaliter, plagiarisme tidak akan pernah habis sebab plagiarisme adalah bentuk lain dari usaha untuk mengelabui pemenuhan aneka formalisme sistem yang dikelola oleh dunia pendidikan kita. Maraknya plagiarisme adalah emblem redupnya cita rasa kreatif, ilmiah, dan miskinnya pergumulan paradigmatik, di samping rusaknya bangunan nurani kejujuran dan cinta kebenaran bangsa ini.

Armada Riyanto

Guru Besar Filsafat Etika Politik STFT Widya Sasana, Malang

(c) 2008 - 2009 KOMPAS.com - All rights reserved

Senja Kala Sekularisme

KOMARUDDIN HIDAYAT | Opini | Kompas | Jumat, 15 Januari 2010

Anda tidak perlu Tuhan untuk berperang. You don’t need God for a war, demikian John Micklethwait, pemimpin redaksi majalah The Economist, bersama Adrian Wooldridge seorang kolumnis, dalam karyanya God is Back. Buku setebal 405 halaman ini menyajikan fakta sosial seputar kebangkitan keyakinan agama yang meramaikan panggung politik global di awal abad ini.

Jika Anda naik pesawat terbang dan mendarat di Bandar Udara Nashville, Tennessee, Amerika Serikat, Anda akan disambut tulisan selamat datang: Music City, USA. Menurut Micklethwait, mestinya ditambah lagi dengan papan nama: Faith City, atau Jesus City, bahkan lebih mengena: Southern Baptist City, mengingat di kota ini terdapat sedikitnya 700 gereja, 65 persen penduduknya mengaku religius. Nashville juga dikenal sebagai kota produsen buku-buku dan kaset keagamaan yang diekspor ke seluruh dunia. Banyak penyanyi papan atas melakukan rekaman lagu-lagu keagamaan di kota ini, sebut saja Hank Williams, Johnny Cash, atau Carrie Underwood.

Penggemar lagu-lagu gereja tak akan sulit mencari kaset semisal Jesus Remembered Me, Jesus Dies for Me, How Can You Refuse Him Now?, I Talk to Jesus Everyday, dan lainnya. Suasana batin ini jauh berbeda dengan akhir abad ke-19 ketika seluruh universitas papan atas AS menggusur ke pinggir posisi agama. Now God is returning to intellectual life, tulisnya. Dulu orang belajar agama dianggap aneh atau semacam hobi bagi sekelompok orang, tetapi sekarang belajar agama merupakan hal yang lumrah, bahkan suatu kebutuhan.

Rapuhnya institusi keluarga dan berkembangnya demoralisasi sosial telah ikut mendorong pertumbuhan agama yang sangat mengesankan. Dikatakan, Islam and Pentecostalism today occupy a ”social space” analogous to early twentieth century socialism. Marx has reemerged in the guise of radical imams and Pentecostal preachers.

Pisau bermata dua

Janji-janji surga dunia ideologi besar marxisme dan kapitalisme yang tidak kunjung tiba telah ikut mendorong agama untuk tampil kembali. Ada kerinduan dan harapan masyarakat modern terhadap agama. Namun, agama yang berkembang dalam masyarakat yang kian mengglobal ini tampil semakin warna-warni, beragam paham dan keyakinan. Keragaman agama ini sekaligus juga potensial menimbulkan konflik. Oleh karena itu, kehadiran kembali agama ini dalam waktu yang sama juga menimbulkan ketakutan, dikhawatirkan akan semakin mengintensifkan konflik dan perang atas nama Tuhan. Ketakutan ini cukup beralasan mengingat perang atas nama Tuhan memang memiliki sejarah panjang.

Konflik agama bisa dibedakan menjadi dua, yaitu konflik internal antarsekte dan konflik eksternal, yaitu melawan agama lain. Konflik antara Protestan dan Katolik dan antara Sunni dan Syiah, misalnya, telah menelan korban ribuan nyawa dan menyisakan luka di antara mereka. Dalam ranah global, dua agama yang selalu menyimpan konflik adalah antara Kristen dan Islam. Agama Yahudi terbatas hanya untuk keturunan Israel, Hindu lebih berpusat pada rakyat India, Tao dan Konghucu untuk orang-orang China Daratan dan perantauan, dan Shinto lebih banyak bagi masyarakat Jepang.

Namun, konflik internal antarsekte juga sangat fenomenal. Di kawasan Timur Tengah, terutama Irak dan Lebanon, konflik berdarah-darah antara kelompok Sunni dan Syiah diperkirakan masih akan berlanjut terus. Contoh ini bisa ditambah dengan menyajikan kasus Ahmadiyah di Indonesia yang dihujat dan diserang oleh mayoritas Sunni. Bukanlah mustahil, kalau suatu saat Syiah membesar sangat mungkin akan muncul konflik seperti di Irak.

Jadi, meskipun gerakan agama kembali bangkit, masih ada pertanyaan besar, apa jaminannya bahwa kebangkitan agama akan memberikan kehidupan lebih baik di masa depan? Di sini muncul keraguan di balik God is Back. Tanpa melibatkan Tuhan saja berbagai peperangan yang sadis dan brutal terjadi di mana-mana. Terlebih lagi jika emosi agama ikut hadir menambah amunisi peperangan. Micklethwait mengatakan, kebangkitan agama akan melipatgandakan jumlah orang yang siap untuk saling berbunuhan dengan alasan agama. Konfrontasi antara nuklir Iran di satu pihak dan Israel serta Amerika di pihak lain pasti akan menggema ke seluruh dunia dan orang pun akan segera menafsirkan sebagai perseteruan agama.

Perseteruan antara India dan Pakistan soal Kashmir pasti akan melibatkan emosi keagamaan meskipun pada dasarnya merupakan persengketaan wilayah. Belum lagi di Filipina dan Indonesia, hubungan antara minoritas dan mayoritas Islam-Kristen juga selalu menyimpan bara konflik. Namun, tanpa melibatkan Tuhan dan agama sesungguhnya manusia telah mengukir sejarah konflik berdarah-darah dan berkesinambungan. Abad dua puluh adalah abad paling sekuler dan sekaligus paling berdarah-darah. Apa yang disebut ”the Godless religions of Nazism and Communism” telah membunuh puluhan juta manusia. Begitu juga pembantaian di Kamboja, Kongo, dan Rwanda, kesemuanya sama sekali tidak melibatkan nama Tuhan. Lalu terorisme yang terjadi di Sri Lanka dan Eropa juga bersifat sekuler.

Dengan kata lain, akar terorisme tidak selalu dimotivasi oleh agama. Bahkan, dalam berbagai kasus agama dijadikan jubah dan penambah amunisi, padahal akarnya bisa jadi adanya dominasi mayoritas terhadap minoritas atau kekuatan asing yang akan menguasai atau menjarah wilayah bangsa lain.

Politik identitas

Di tengah maraknya gelombang demokratisasi di berbagai belahan dunia, salah satu konsekuensi yang kurang diperhitungkan sebelumnya adalah munculnya gerakan politik identitas. Proses demokratisasi yang tidak disertai penegakan hukum, partsipasi pendidikan dan kesejahteraan sosial yang merata, maka politik identitas untuk memperjuangkan kelompok etnis dan agama akan semakin menguat. Fenomena ini mesti dicermati dan diantisipasi di Indonesia.

Agenda kelompok berdasarkan kepentingan etnis, daerah, agama, dan parpol mendapatkan ruang manuver secara leluasa dengan dalih hak asasi dan demokrasi. Indonesia sebagai negara bangsa yang masih amat muda, sementara korupsi masih akut, lalu pemerintah yang tengah berkuasa sangat diwarnai politik balas budi dan perkoncoan, sangat rawan untuk menghadapi menguatnya politik identitas yang jika kebablasan akan memperlemah demokrasi dan kohesi bangsa. Terlebih lagi jika ideologi transnasional yang tidak setia pada semangat kemerdekaan RI dan Pancasila ikut bermain.

Jadi, tanpa melibatkan Tuhan saja potensi konflik antardaerah dan etnis cukup rawan. Dan itu sudah terjadi. Terlebih lagi jika memperoleh amunisi tambahan berupa ketidakadilan ekonomi dan pendidikan serta sentimen agama, maka proses demokratisasi yang kita perjuangkan akan digerogoti oleh konflik antarkelompok kepentingan yang tidak rasional. Slogan Bhinneka Tungal Ika, keragaman dalam kesatuan, beralih menjadi perseteruan dalam keragaman yang tidak kunjung reda.

Komaruddin Hidayat Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Modernity and the Mobile Phone: Exploring Tensions about Dating and Sex in Indonesia

Lee Humphreys and Thomas Barker

M/C Journal, 10 (1/Mar 2007)
http://journal.media-culture.org.au/0703/06-humphreys-barker.php

• Respond to this Article
• Volume 10
• Issue 1
• Mar. 2007

Introduction

1 As the country with the fifth largest population in the world, Indonesia is a massive potential market for mobile technology adoption and development. Despite an annual per capita income of only $1,280 USD (World Bank), there are 63 million mobile phone users in Indonesia (Suhartono, sec. 1.7) and it is predicted to reach 80 million in 2007 (Jakarta Post 1). Mobile phones are not only a symbol of Indonesian modernity (Barendregt 5), but like other communication technology can become a platform through which to explore socio-political issues (Winner 28).

2 In this article we explore the role mobile phone technology in contemporary forms of social, intimate, and sexual relationships in Indonesia. We argue that new forms of expression and relations are facilitated by the particular features of mobile technology. We discuss two cases from contemporary Indonesia: a mobile dating service (BEDD) and mobile phone pornography. For each case study, we first discuss the socio-political background in Indonesia, then describe the technological affordances of the mobile phone which facilitate dating and pornography, and finally give examples of how the mobile phone is effecting change in dating and pornographic practices.

3 This study is placed at a time when social relations, intimacy, and sexuality in Indonesia have become central public issues. Since the end of the New Order whilst many people have embraced the new freedoms of reformasi and democratization, there is also a high degree of social anxiety, tension and uncertainty (Juliastuti 139-40). These social changes and desires have played out in the formations of new and exciting modes of creativity, solidarity, and sociality (Heryanto and Hadiz 262) and equally violence, terror and criminality (Heryanto and Hadiz 256). The diverse and plural nature of Indonesian society is alive with a myriad of people and activities, and it is into this diverse social body that the mobile phone has become a central and prominent feature of interaction.

4 The focus of our study is dating and pornography as mediated by the mobile phone; however, we do not suggest that these are new experiences in Indonesia. Rather over the last decade social, intimate, and sexual relationships have all been undergoing change and their motivations can be traced to a variety of sources including the factors of globalization, democratization and modernization. Throughout Asia "new media have become a crucial site for constituting new Asian sexual identities and communities" (Berry, Martin, and Yue 13) as people are connecting through new communication technologies. In this article we suggest that mobile phone technology opens new possibilities and introduces new channels, dynamics, and intensities of social interaction.

5 Mobile phones are particularly powerful communication tools because of their mobility, accessibility, and convergence (Ling 16-19; Ito 14-15; Katz and Aakhus 303). These characteristics of mobile phones do not in and of themselves bring about any particular changes in dating and pornography, but they may facilitate changes already underway (Barendegt 7-9; Barker 9).

Mobile Dating

Background

6 The majority of Indonesians in the 1960s and 1970s had arranged marriages (Smith-Hefner 443). Education reform during the 70s and 80s encouraged more women to attain an education which in turn led to the delaying of marriage and the changing of courtship practices (Smith-Hefner 450). "Compared to previous generations, [younger Indonesians] are freer to mix with the opposite sex and to choose their own marriage," (Utomo 225). Modern courtship in Java is characterized by "self-initiated romance" and dating (Smith-Hefner 451). Mobile technology is beginning to play a role in initiating romance between young Indonesians.

Technology

7 One mobile matching or dating service available in Indonesia is called BEDD (www.bedd.com). BEDD is a free software for mobile phones in which users fill out a profile about themselves and can meet BEDD members who are within 20-30 feet using a Bluetooth connection on their mobile devices. BEDD members' phones automatically exchange profile information so that users can easily meet new people who match their profile requests. BEDD calls itself mobile social networking community; "BEDD is a new Bluetooth enabled mobile social medium that allows people to meet, interact and communicate in a new way by letting their mobile phones do all the work as they go throughout their day." As part of a larger project on mobile social networking (Humphreys 6), a field study was conducted of BEDD users in Jakarta, Indonesia and Singapore (where BEDD is based) in early 2006. In-depth interviews and open-ended user surveys were conducted with users, BEDD's CEO and strategic partners in order to understand the social uses and effects BEDD.

8 The majority of BEDD members (which topped 100,000 in January 2006) are in Indonesia thanks to a partnership with Nokia where BEDD came pre-installed on several phone models. In management interviews, both BEDD and Nokia explained that they partnered because both companies want to help "build community". They felt that Bluetooth technology such as BEDD could be used to help youth meet new people and keep in touch with old friends.

Examples

9 One of BEDD's functions is to help lower barriers to social interaction in public spaces. By sharing profile information and allowing for free text messaging, BEDD can facilitate conversations between BEDD members. According to users, mediating the initial conversation also helps to alleviate social anxiety, which often accompanies meeting new people. While social mingling and hanging out between Jakarta teenagers is a relatively common practice, one user said that BEDD provides a new and fun way to meet and flirt. In a society that must balance between an "idealized morality" and an increasingly sexualized popular culture (Utomo 226), BEDD provides a modern mode of self-initiated matchmaking.

10 While BEDD was originally intended to aid in the matchmaking process of dating, it has been appropriated into everyday life in Indonesia because of its interpretive flexibility (Pinch & Bjiker 27). Though BEDD is certainly used to meet "beautiful girls" (according to one Indonesian male user), it is also commonly used to text message old friends. One member said he uses BEDD to text his friends in class when the lecture gets boring. BEDD appears to be a helpful modern communication tool when people are physically proximate but cannot easily talk to one another. BEDD can become a covert way to exchange messages with people nearby for free.

11 Another potential explanation for BEDD's increasing popularity is its ability to allow users to have private conversations in public space. Bennett notes that courtship in private spaces is seen as dangerous because it may lead to sexual impropriety (154). Dating and courtship in public spaces are seen as safer, particularly for conserving the reputation young Indonesian women. Therefore Bluetooth connections via mobile technologies can be a tool to make private social connections between young men and women "safer". Bluetooth communication via mobile phones has also become prevalent in more conservative Muslim societies (Sullivan, par. 7; Braude, par. 3). There are, however, safety concerns about meeting strangers in public spaces. When asked, "What advice would you give a first time BEDD user?" one respondent answered, "harus bisa mnilai seseorang krn itu sangat penting, kita mnilai seseorang bukan cuma dari luarnya" (translated: be careful in evaluating (new) people, and don't ever judge the book by its cover"). Nevertheless, only one person participating in this study mentioned this concern. To some degree meeting someone in a public may be safer than meeting someone in an online environment. Not only are there other people around in public spaces to physically observe, but co-location means there may be some accountability for how BEDD members present themselves.

12 The development and adoption of matchmaking services such as BEDD suggests that the role of the mobile phone in Indonesia is not just to communicate with friends and family but to act as a modern social networking tool as well. For young Indonesians BEDD can facilitate the transfer of social information so as to encourage the development of new social ties. That said, there is still debate about exactly whom BEDD is connecting and for what purposes. On one hand, BEDD could help build community in Indonesia. One the other hand, because of its privacy it could become a tool for more promiscuous activities (Bennett 154-5). There are user profiles to suggest that people are using BEDD for both purposes. For example, note what four young women in Jakarta wrote in the BEDD profiles:

13

Personal Description Looking For
I am a good prayer, recite the holy book,
love saving (money), love cycling… and a bit narcist. Meaning of life
Ordinary gurl, good student, single, Owen
lover, and the rest is up to you to judge. Phrenz ?! Peace?! Wondeful life!
I am talkative, have no patience but so
sweet. I am so girly, narcist, shy and love cute guys. Check my fs
(Friendster) account if you're so curious. Well, I am just an ordinary girl
tho. Anybody who wants to know me. A boy
friend would be welcomed.
Play Station addict—can't live without
it! I am a rebel, love rock, love hiphop, naughty, if you want proof dial
081********* phrenz n cute guyz

14 As these profiles suggest, the technology can be used to send different kinds of messages. The mobile phone and the BEDD software merely facilitate the process of social exchange, but what Indonesians use it for is up to them. Thus BEDD and the mobile phone become tools through which Indonesians can explore their identities. BEDD can be used in a variety of social and communicative contexts to allow users to explore their modern, social freedoms.

Mobile Pornography

Background

15 Mobile phone pornography builds on a long tradition of pornography and sexually explicit material in Indonesia through the use of a new technology for an old art and product. Indonesia has a rich sexual history with a documented and prevalent sex industry (Suryakusuma 115). Lesmana suggests that the country has a tenuous pornographic industry prone to censorship and nationalist politics intent on its destruction. Since the end of the New Order and opening of press freedoms there has been a proliferation in published material including a mushrooming of tabloids, men's magazines such as FHM, Maxim and Playboy, which are often regarded as pornographic. This is attributed to the decline of the power of the bureaucracy and government and the new role of capital in the formation of culture (Chua 16). There is a parallel pornography industry, however, that is more amateur, local, and homemade (Barker 6). It is into this range of material that mobile phone pornography falls.

16 Amongst the myriad forms of pornography and sexually explicit material available in Indonesia, the mobile phone in recent years has emerged as a new platform for production, distribution, and consumption. This section will not deal with the ethics of representation nor engage with the debate about definitions and the rights and wrongs of pornography. Instead what will be shown is how the mobile phone can be and has been used as an instrument/medium for the production and consumption of pornography within contemporary social relationships.

Technology

17 There are several technological features of the mobile phone that make pornography possible. As has already been noted the mobile phone has had a large adoption rate in Indonesia, and increasingly these phones come equipped with cameras and the ability to send data via MMS and Bluetooth. Coupled with the mobility of the phone, the convergence of technology in the mobile phone makes it possible for pornography to be produced and consumed in a different way than what has been possible before. It is only recently that the mobile phone has been marketed as a video camera with the release of the Nokia N90; however, quality and recording time are severely limited. Still, the mobile phone is a convenient and at-hand tool for the production and consumption of individually made, local, and non-professional pieces of porn, sex and sexuality.

18 It is impossible to know how many such films are in circulation. A number of websites that offer these films for downloads host between 50 and 100 clips in .3gp file format, with probably more in actual circulation. At the very least, this is a tenfold increase in number compared to the recent emergence of non-professional VCD films (Barker 3). This must in part be attributed to the advantages that the mobile phone has over standard video cameras including cost, mobility, convergence, and the absence of intervening data processing and disc production.

Examples

19 There are various examples of mobile pornography in Indonesia. These range from the pornographic text message sent between lovers to the mobile phone video of explicit sexual acts (Barendregt 14-5). The mobile phone affords privacy for the production and exchange of pornographic messages and media. Because mobile devices are individually owned, however, pornographic material found on mobile phones can be directly tied to the individual owners. For example, police in Kotabaru inspected the phones of high school students in search of pornographic materials and arrested those individuals on whose phones it was found (Barendregt 18).

20 Mobile phone pornography became a national political issue in 2006 when an explicit one-minute clip of a singer and an Indonesian politician became public. Videoed in 2004, the clip shows Maria Eva, a 27 year-old dangdut singer (see Browne, 25-6) and Yahya Zaini, a married 42 year-old who was head of religious affairs for the Golkar political party. Their three-year affair ended in 2005, but the film did not become public until 2006. It spread like wildfire between phones and across the internet, however, and put an otherwise secret relationship into the limelight.

21 These types of affairs and relationships were common knowledge to people through gossip, exposes such as Jakarta Undercover (Emka 93-108) and stories in tabloids; yet this culture of adultery and prostitution continued and remained anonymous because of bureaucratic control of evidence and information (Suryakusuma 115). In this case, however, the filming of Maria Eva once public proves the identities of those involved and their infidelity. As a result of the scandal it was further revealed that Maria Eva had been forced by Yayha Zaini and his wife to have an abortion, deepening the moral crisis. Yahya Zaini later resigned as his party's head of Religious Affairs (Asmarani, sec. 1-2), due to what was called the country's "first real sex scandal" (Naughton, par. 2).

22 As these examples show, there are definite risks and consequences involved in the production of mobile pornography. Even messages/media that are meant to be shared between two consenting individuals can eventually make their way into the public mobile realm and have serious consequences for those involved. Mobile video and photography does, however, represent a potential new check on the Indonesian bureaucratic elite which has not been previously available by other means such as a watchdog media. "The role of the press as a control mechanism is practically nonexistent [in Jakarta], which in effect protects corruption, nepotism, financial manipulation, social injustice, and repression, as well as the murky sexual life of the bureaucratic power elite," (Suryakusuma 117). Thus while originally a mobile video may have been created for personal pleasure, through its mass dissemination via new media it can become a means of sousveillance (Mann, Nolan and Wellman 332-3) whereby the control of surveillance is flipped to reveal the often hidden abuses of power by officials.

23 Whilst the debates over pornography in Indonesia tend to focus on the moral aspects of it, the broader social impacts of technology on relationships are often ignored. Issues related to power relations or even media as cultural expression are often disregarded as moral judgments cast a heavy shadow over discussions of locally produced Indonesian mobile pornography. It is possible to move beyond the moral critique of pornographic media to explore the social significance of its proliferation as a cultural product.

Conclusion

24 In these two case studies we have tried to show how the mobile phone in Indonesia has become a mode of interaction but also a platform through which to explore other current issues and debates related to dating, sexuality and media. Since 1998 and the fall of the New Order, Indonesia has been struggling with blending old and new, a desire of change and nostalgia for past, and popular desire for a "New Indonesia" (Heryanto, sec. Post-1998). Cultural products within Indonesia have played an important role in exploring these issues. The mobile phone in Indonesia is not just a technology, but also a product in and through which these desires are played out. Changes in dating and pornography practices have been occurring in Indonesia for some time. As people use mobile technology to produce, communicate, and consume, the device becomes intricately related to identity struggle and cultural production within Indonesia.

25 It is important to keep in mind, however, that while mobile technology adoption within Indonesia is growing, it is still limited to a particular subset of the population. As has been previously observed (Barendregt 3), it is wealthier, young people in urban areas who are most intensely involved in mobile technology. As handset prices decrease and availability in rural areas increases, however, no longer will mobile technology be so demographically confined in Indonesia.

26 The convergent technology of the mobile phone opens many possibilities for creative adoption and usage. As a communication device it allows for the creation, sharing, and viewing of messages. Therefore, the technology itself facilitates social connections and networking. As demonstrated in the cases of dating and pornography, the mobile phone is both a tool for meeting new people and disseminating sexual messages/media because it is a networked technology. The mobile phone is not fundamentally changing dating and pornography practices, but it is accelerating social and cultural trends already underway in Indonesia by facilitating the exchange and dissemination of messages and media. As these case studies show, what kinds of messages Indonesians choose to create and share are up to them. The same device can be used for relatively innocuous behavior as well as more controversial behavior. With increased adoption in Indonesia, the mobile will continue to be a lens through which to further explore modern socio-political issues.

References

• Asmarani, Devi. "Indonesia: Top Golkar Official Quits over Sex Video." The Straits Times 6 Dec. 2006.
• Barendregt, Bart. "Between M-Governance and Mobile Anarchies: Pornoaksi and the Fear of New Media in Present Day Indonesia." European Association of Social Anthropologists Media Anthropology Network e-Seminar Series, 2006.
• Barker, Thomas. "VCD Pornography of Indonesia." Asian Studies Association of Australia, Wollongong, 2006.
• BEDD Press Release. "World's First Mobile Communities Software Is Bringing People Together in Singapore." 8 June 2004.
• Bennett, Linda Rae. Women, Islam and Modernity: Single Women, Sexuality and Reproductive Health in Contemporary Indonesia. London: Routledge Curzon, 2005.
• Berry, Chris, Fran Martin, and Audrey Yue, eds. Mobile Cultures: New Media in Queer Asia. Durham, NC: Duke UP, 2003.
• Braude, Joseph. "How Bluetooth Helps Young Kuwaitis Get It On." The New Republic Online 14 Sep. 2006.
• Browne, Susan. "The Gender Implications of Dangdut Kampungan: Indonesian `Low Class' Popular Music."* *Working Paper 109, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University. 2000.
• Chua, Beng-Huat. "Consuming Asians: Ideas and Issues." Consumption in Asia: Lifestyles and Identities. Ed. Beng-Huat Chua. London: Routledge, 2003. 1-34.
• Emka, Moammar. Jakarta Undercover: Sex n' the City. Yogyakarta: Galang Press, 2002.
• Heryanto, Ariel. "New Media and Pop Cultures in(ter) Asia." Soft Power and Spheres of Influence in South and Southeast Asia. National University of Singapore, 2006.
• Heryanto, Ariel, and Vedi Hadiz. "Post-Authoritarian Indonesia: A Comparative Southeast Asian Perspective." Critical Asian Studies 37.2 (2005): 251-75.
• Humphreys, Lee. "Mobile Devices and Social Networking." Mobile Pre-Conference at the International Communication Association. Erfurt, Germany, 2006.
• Ito, Mizu"\Ãw"ë ko. "Introduction: Personal, Portable, Pedestrian." Personal, Portable, Pedestrian: Mobile Phones in Japanese Life. Eds. Mizuko Ito, Diasuke Okabe, and Misa Matsuda. Cambridge, MA: MIT Press, 2005. 1-16.
• JakartaPost.com. "Cell-Phone Users May Reach 80m This Year." 6 Jan. 2006. <http://www.thejakartapost.com/detailheadlines.asp?
• fileid=20070106.@02&irec=1>.
• Juliastuti, Nuraini. "Whatever I Want: Media and Youth in Indonesia before and after 1998." Inter-Asia Cultural Studies 7 (2006): 1.
• Katz, James E., and Mark Aakhus, eds. Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance. New York: Cambridge UP, 2002.
• Lesmana, Tjipta. Pornografi dalam Media Massa. Jakarta: Puspa Swara, 1994.
• Ling, Richard. The Mobile Connection: The Cell Phone's Impact on Society. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 2004.
• Mann, Steve, Jason Nolan, and Barry Wellman. "Sousveillance: Inventing and Using Wearable Computing Devices for Data Collection in Surveillance Environments." Surveillance and Society 1.3 (2003): 331-55.
• Naughton, Philippe. "Video Sex Scandal Claims Indonesian MP." The Times Online 8 Dec. 2006.
• Pinch, Trevor J., and Wiebe E. Bijker. "The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other." The Social Construction of Technological Systems: New Direction in the Sociology and History of Technology. Eds. W. E. Bijker, T. P. Hughes and T.J. Pinch. Cambridge, MA: MIT Press, 1987. 17-51.
• Smith-Hefner, Nancy J. "The New Muslim Romance: Changing Patterns of Courtship and Marriage among Educated Javanese Youth." Journal of Southeast Asian Studies 36.3 (2005): 441-59.
• Suhartono, Harry. "Mobile Penetration to Drive Market Leader's Profit Gain." Reuters News 27 Oct. 2006.
• Sullivan, Kevin. "Saudi Youth Use Cellphone Savvy to Outwit the Sentries of Romance." The Washington Post 6 Aug. 2006: A01.
• Suryakusuma, Julia. "The State and Sexuality in New Order Indonesia." Fantasizing the Feminine in Indonesia. Ed. Laurie J. Sears. Durham, NC: Duke UP, 1996. 92-119.
• Utomo, Iwu Dwisetyani. "Sexual Values and Early Experiences among Young People in Jakarta: Youth, Courtship and Sexuality." Coming of Age in South and Southeast Asia. Eds. Lenore Manderson and Pranee Liamputtong. Surey: Curzon, 2002. 207-27.
• Winner, Langdon. "Do Artifacts Have Politics?" Social Shaping of Technology. 2nd ed. Eds. Donald MacKenzie and Judy Wajcman. Buckingham, UK: Open UP, 2002. 28-40.
• World Bank. 2004 Indonesia Data & Statistics. 4 Jan. 2006. <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/
• EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/0,,menuPK:287097~pagePK:
• 141132~piPK:141109~theSitePK:226309,00.html>.

Citation reference for this article

MLA Style

• Humphreys, Lee, and Thomas Barker. "Modernity and the Mobile Phone: Exploring Tensions about Dating and Sex in Indonesia." M/C Journal 10.1 (2007). 11 Jun. 2007 <http://journal.media-culture.org.au/0703/06-humphreys-barker.php>.

APA Style

• Humphreys, L., and T. Barker. (Mar. 2007) "Modernity and the Mobile Phone: Exploring Tensions about Dating and Sex in Indonesia," M/C Journal, 10(1). Retrieved 11 Jun. 2007 from <http://journal.media-culture.org.au/0703/06-humphreys-barker.php>.

Identitas yang Terbelah

Resensi oleh Ahmad Sahidah
Pertama kali dimuat di Kompas Minggu 5 Februari 2006

Buku ini adalah hasil suntingan dari sebuah konferensi bertajuk "Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century" yang diselenggarakan oleh Institut Kajian Asia Tenggara Singapura (ISEAS, Institute for Southeast Asian Studies). Namun demikian, ia telah mengalami perubahan dan pembaruan dengan memasukkan perkembangan terbaru yang menjelaskan peran, relevansi, dan tantangan, demikian juga dimensi politik dan strategi Islam di Asia Tenggara masa kini.

Kehadiran kumpulan karangan ini akan membantu memberikan pemahaman lebih luas mengenai dinamika respons gerakan Islam yang tersebar di negara Asia Tenggara. Meskipun, di satu sisi, mereka mempunyai ideologi dan garis perjuangan yang berbeda, namun di sisi lain, dalam beberapa isu, mereka menunjukkan pandangan dan reaksi yang sama. Di Indonesia, misalnya, Muhammadiyah, NU, dan Majelis Mujahidin mengungkapkan pandangan yang serupa terhadap serangan Amerika ke Afganistan dan Irak sebagai barbar dan menyalahi norma-norma kemanusiaan.

Menurut penyunting, perkembangan sosial, ekonomi, dan politik kawasan ini tidak bisa dilepaskan dari proses globalisasi yang menyebabkan kondisi kemanusiaan tidak aman dan berbahaya. Meskipun globalisasi awalnya dijanjikan sebagai kendaraan bagi pembelaan terhadap martabat manusia dan demokrasi, tampaknya hanya makin memusatkan kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar bagi Barat.

Tak dapat disangkal bahwa peristiwa 11 September telah menyebabkan apa yang disebut Subroto Roy, "runtuhnya sebuah percakapan global" karena dengan kekuasaannya yang besar negeri Paman Sam telah memaksakan kehendaknya menyerang sebuah negara tanpa persetujuan internasional. Peristiwa ini menandai putusnya percakapan kosmopolitan dengan Islam. Usaha George W Bush untuk meyakinkan umat Islam bahwa perang ini bukan perang agama, tidak menghapuskan sentimen anti-Amerika dengan segala bentuknya. Hal ini, tegas editor, akibat dari sudut pandang negara Islam dan Amerika yang berbeda melihat kebenaran.

Islam Asia Tenggara yang mempunyai peran strategis, berbeda dengan counterpart-nya di Timur Tengah, mewakili wajah lain. Perbedaan ini dapat ditelusuri dalam beberapa makalah yang dibagi ke dalam tiga bagian. Pertama, doktrin, Sejarah, Perkembangan, dan Lembaga-Lembaga Islam di Asia Tenggara. Kedua, Isu Politik, pemerintahan, masyarakat sipil dan jender di dalam Islam. Ketiga, modernisasi, Globalisasi dan perdebatan Negara Islam di Asia Tenggara dan terakhir adalah pengaruh 11 September terhadap pemikiran dan praktik Islam.

Tema-tema di atas dibahas oleh para ahli dari negara Asia Tenggara, termasuk juga melibatkan penulis asing yang menaruh minat pada isu keislaman, seperti Johan H Mueleman dan Bernard Adeney-Risakotta. Sementara itu, penyumbang dari Indonesia adalah Azyumardi Azra, Bachtiar Effendy, Lily Zakiah Munir, dan Noorhaidi Hasan. Beberapa penulis lain dari Asia Tenggara memang dikenal sebagai ilmuwan yang mempunyai kepedulian besar terhadap isu-isu keislaman Asia Tenggara.

Ulasan Azra dan Meuleman tentang sejarah datang dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara, baik dalam pengertian teknis dan ideologi, menunjukkan keragaman pendapat, yang satu sama lain mengajukan bukti yang berbeda sehingga makin mengukuhkan bahwa pelbagai mazhab di Indonesia adalah sebuah keniscayaan mengingat sumber pengaruh yang berbeda. Teknik, jelas Meuleman, maksudnya adalah asal daerah, kelompok atau etnik, dan periode penyebaran Islam ke Asia Tenggara, sedangkan ideologi berkaitan dengan keyakinan yang meluas bahwa bentuk Islam yang paling murni adalah yang lahir pada masa awal kelahiran agama ini. Namun, dengan pelbagai perbedaan temuan, pembawa Islam ke Asia tenggara berasal dari bukan Mekkah dan Madinah sebagai tempat lahirnya Islam, tetapi dari Yaman, Mesir, dan Gujarat India.

Sebagaimana kondisi Islam di Indonesia, dua negara tetangga, Malaysia dan Filipina, juga dihadapkan dengan polarisasi aliran, tradisional-modernis, dan konservatif-liberal. Islamisasi di negara tersebut terakhir, tulis Carmen, para misionaris dan pedagang Islam kawin dengan penduduk lokal, para tokoh politik Muslim tiba kemudian dan memperkenalkan lembaga politik dan agama, keluarga berkuasa Muslim Sulu, Maguindanao, Lanau, Borneo, dan Maluku membentuk aliansi yang memperkukuh dan memperdalam kesadaran Islam. Jika demikian, maka sebenarnya proses proselytisasi itu berlangsung secara damai. Lalu, kenapa sekarang terdapat kelompok yang garang menyampaikan kebenaran Islam?

Selanjutnya, bagaimana potret masyarakat Muslim di Asia Tenggara sekarang ini? Jawabnya tentu beragam. Contoh yang sedang aktual adalah tanggapan terhadap peristiwa 11 September beragam karena memang peta masyarakat Muslim di kawasan ini tidak tunggal. Adeney-Risakotta, yang pernah mengajar saya di IAIN menyampaikan secara lisan di kelas bahwa dia antiperang Amerika terhadap Irak, menulis dengan versinya sebagai orang Amerika bahwa usaha apa pun Amerika untuk meyakinkan bahwa Islam tidak menjadi target gagal untuk kebanyakan Muslim di Asia tenggara. Tambahnya lagi, meskipun terdapat simpati terhadap korban peledakan bom WTC, dan kebanyakan Muslim mengutuk tragedi yang menewaskan ribuan orang, tapi serangan ke Afganistan dan Irak lebih jauh mendapat respons emosional (hlm 326).

Carmen memaparkan lebih jauh bahwa 11 September, bagi minoritas Muslim, sebagai bencana karena mereka mulai merasa terjepit dan terkadang menempatkan mereka jadi sasaran permusuhan. Mungkin di Filipina, komunitas Muslim dihadapkan dengan tekanan karena di Selatan mereka menjadi kelompok pemisah yang melakukan pemberontakan bersenjata. Sekarang pemerintah telah menemukan momentum untuk menanggapi sempalan ini dengan stigma perang melawan terorisme.

Berbeda dengan negara-negara tetangganya, Malaysia relatif berhasil menempatkan agama Islam secara harmonis dalam kehidupan masyarakatnya yang relatif majemuk, baik dari segi agama, etnik, dan budaya. Shamsul AB, pemikir utama dari Negeri Jiran ini, dengan baik menyebut Islam politik moderat sebagai alasan keberhasilan mereka menjaga stabilitas, meskipun tidak bisa dilepaskan dari pengaruh birokrasi yang diwariskan oleh kolonialisme Inggris (hlm 114). Dengan mengutip Syed Naquib al-Attas, Inggris telah berhasil melakukan proses sekulerisasi, yang memisahkan praktik agama dan kenegaraan.

Bagi Muslim, Islam dianggap sebagai agama paripurna di mana politik, ekonomi, agama, serta masyarakat berjalin kelindan menjadi satu kesatuan (hlm xv). Berbeda dengan non-Muslim yang terbiasa dengan proses politik ekonomi dan sosial sekuler, maka pemisahan politik dan agama masih asing, meskipun penerapan agama dalam politik di dalam sejarah Islam beragam. Lalu, pertanyaan yang acapkali apakah Islam itu sejalan dengan demokrasi yang berpijak pada agenda masyarakat sipil? Jawaban terhadap persoalan ini juga beragam. Tidak ada kata tunggal untuk memberikan kata akhir.

Di dalam inventarisasi pelbagai pendapat tentang kesesuaian Islam dengan demokrasi atau tidak, sebenarnya persoalan mendasar adalah perdebatan otentisitas tanpa mengabaikan kerusakan yang lebih besar sebab ulasan beberapa penulis telah menunjukkan bahwa militansi telah menjadi hallmark lanskap politik di Indonesia, termasuk negara-negara Asia tenggara yang lain. Tentu saja, peran Indonesia menentukan karena sebagaimana penerbit buku ini (ISEAS) juga telah merumuskan dalam seminar baru-baru ini bertemakan "Listening to the True Voice of Muslims in Indonesia" di Singapura bahwa Indonesia akan menjadi negara terpenting dalam ikut menentukan peradaban dunia karena berada di simpang arus ideologi global, sumber daya alam yang kaya, dan kombinasi unik peradaban Muslim tanpa mengenyampingkan peran negara lain. Semoga.

Ahmad Sahidah,
Kandidat Doktor Peradaban Islam Universitas Sains Malaysia