Showing posts with label book review. Show all posts
Showing posts with label book review. Show all posts

06 April 2010

The March of Folly: From Troy to Vietnam by Barbara W. Tuchman

The March of Folly: From Troy to Vietnam My rating: 4 of 5 stars Barbara Tuchman was the greatest popular history writer of the late 20th century, and this is her finest book: a work of history for those who don't read history. Unlike the typical history which tackles a period and/or region, this book examines, in quite of bit of detail, four instances of folly in human history. This turns out to be a remarkably useful device for learning about the kinds of events that drive human organizations to places they don't often go -- and in these four cases, shouldn't have gone.

The book defines folly by examining the first case, letting the Trojan Horse into Troy. To qualify as folly for this book, Tuchman explains, acts have to be clearly contrary to the self-interest of the organization or group pursuing them; conducted over a period of time, not just in a single burst of irrational behavior; conducted by a number of individuals, not just one deranged maniac; and, importantly, there have to be people alive at the time who pointed out correctly why the act in question was folly (no 20/20 hindsight allowed).

In the case of the Trojan Horse, the latter role is played by Laocoon, a blind priest, who chastises Trojan leadership the moment the wooden equine is found. "You can't bring that thing in here," he says, "it might be full of Greek soldiers!" Later, as it becomes evident the will to bring it in is strong, he suggests helpfully, "Well, if you're going to bring it in, at least poke it with a spear and see if anybody yelps."

The Laocoons of this book are destined to be ignored, providing a key reminder of the value of dissent. Tuchman moves on to examine the Renaissance Popes, showing them to be pretty much as corrupt and venal a group as has ever been nominated as a symbol of religious purity. Her time period here is the reign of ten consecutive popes, which covers parties in the Vatican with one prostitute per guest, the reign of the infamous Borgia pope, and ends during the year when an unknown cleric named Martin Luther tacks ten resolutions for the reform of the church on a door in Germany.

The third section of the book is entitled The British Loss of North America and treats the American revolution from a rarely-seen perspective: that of an avoidable and silly loss of valuable colonies occurring primarily due to stiff British necks (upper lips being of no service). The extent to which the war was unpopular in Britain is covered, as well as the many Laocoons decrying the idiocy of antagonizing the colonists, including some viewed in the American version of events as villians.

The last section of the book is no less powerful for being more familiar -- it is the Amercian involvement in Vietnam. Tuchman's objectivity slips a bit here (she was an anti-war protestor) but the quality of her research and writing decrying our support of the most blatant of puppet regimes is impeccable. If you think history books are dull drudgery with no real point, this is a book to read. By examining cases where the system was unable to work in its own self-interest, Tuchman gets at the heart of human folly on small as well as large scales. View all my reviews >>

01 March 2010

No Way To Run An Economy

by Graham Turner | New Internationalist | January 2010

No Way To Run An Economy

Pluto Press, ISBN 9780745329765

Oh what a tangled web it weaves, when first it practises to deceive. Anyone with blind faith in the self-correcting nature of markets is invariably left dumbfounded by their serial misbehaviour. So it takes someone with the penetrating gaze of Graham Turner to untangle the web, reveal the thing for what it is, explain what ails it, where it’s been, where it’s liable to head next – and sometimes to be proved right, as he famously was by his previous book, The Credit Crunch.

Anyone taking comfort from the soothing notes currently issuing from the very policy-makers that landed us in this mess should hasten to the pages of Turner’s new book No Way To Run An Economy before it’s too late – again. Among other things, the ‘zero bound’ of interest rates that’s now been reached means that there is nothing left in the policy locker. Corporate globalization has wrecked itself, and the earth with it, by unduly favouring capital over labour, money over people, reason and nature. That’s untamed capitalism for you.

Turner deploys a subtle mix of Marx and Keynes to reach conclusions of his own. The one policy most likely to work in the end, he suggests, entails a change no less profound than the blood-soaked war economy that was the eventual escape route from the Great Depression of the 1930s. This time around it has to tackle environmental collapse as well. It can only do so with the engagement of the public whose interests any economy is supposed to serve, thereby bringing an end to the venal ‘shareholder model’ of ownership and control.

DR
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License

17 January 2010

Hikmah Pembangunan Masa Lalu untuk Masa Kini

Emil Salim | Opini | Kompas | Jumat, 15 Januari 2010

Hari Kamis (14/1), Penerbit Buku Kompas meluncurkan buku Pengalaman Pembangunan Indonesia- Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro dari tahun 1963 hingga 1996 menggambarkan pengalamannya dalam membangun Indonesia di masa Orde Baru. Jika masa ini sudah lewat, timbul pertanyaan masih relevankah isi buku ini bagi generasi masa kini dan nanti? Hikmah apakah yang bisa ditarik dari buku ini?

Buku ini ditulis oleh seorang profesor ekonomi sehingga segera tampak betapa inner logic ekonomi memengaruhi cara pandang dan berpikir sang penulis. Ilmu ekonomi bertumpu pada logika bahwa harga keseimbangan terbentuk bila penawaran bertemu dengan permintaan. Sifat pasar bisa berbeda, serbaliberal, monopoli, berencana atau lain- lain. Namun, akhirnya yang dituju adalah harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

Ketika pada tahun 1972 meledak krisis pangan yang parah dan harga melonjak tinggi, terdapat laporan produksi beras yang cukup tinggi dari pejabat pertanian daerah, sedangkan Biro Pusat Statistik mengungkapkan produksi beras lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Selaku Ketua Bappenas, Widjojo Nitisastro menginstruksikan agar yang dijadikan patokan adalah ”harga beras pada musim panen” dan bukan perkiraan jumlah produksi yang simpang siur. Inner logic ekonomi berkata, pada musim panen pasokan beras naik sehingga harga beras mestinya tidak naik. Bila ada kenaikan, produksi pada musim panen lebih rendah dengan sebelumnya.

Asas efisiensi

Pelajaran kedua yang bisa ditarik adalah penerapan asas efisiensi yang secara sederhana terungkap dalam lima pertanyaan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono ketika berhadapan dengan tuntutan departemen mengajukan anggaran proyek, yakni: pertama ”apakah perlu membangun proyek itu?” Kalau ini dijawab positif, pertanyaan berikut adalah ”apakah perlu sebesar itu ukuran proyeknya?” Kemudian, menyusul pertanyaan ”apa perlu sekarang, apa betul urgen mendesak?” Lalu ”apakah biaya bisa diturunkan?” Akhirnya masih menyusul permintaan untuk mengajukan studi kelayakan untuk dikaji oleh para ahli.

Tersimpul dalam pertanyaan sederhana Sudharmono ini prinsip efisiensi kegunaan, pertimbangan ukuran besar, faktor urgensi waktu dan faktor biaya. Untuk dicek dengan studi kelayakan proyek. Setelah terjawab ini semua barulah proyek ini bisa lolos.

Hikmah ketiga, diterapkannya dalil ”berpegang teguh pada sasaran yang ditetapkan” dalam bahasa manajemen maintenance of the objectives. Ketika pada Januari 1986 Presiden Soeharto menyatakan tidak akan mendevaluasi rupiah, maka komitmen pemerintah ini harus dilaksanakan. Akan tetapi, harga minyak bumi kemudian jatuh sehingga penerimaan devisa berkurang dengan tajam dan nilai tukar rupiah merosot turun. Dan orang menukar rupiah yang overvalued dengan mata uang asing.

Tujuan kebijakan pembangunan adalah mengusahakan stabilisasi ekonomi dan ini memerlukan nilai tukar yang stabil pada tingkat keseimbangan yang bisa dipikul anggaran. Jika nilai tukar rupiah overvalued, maka devisa akan dikuras sehingga membahayakan stabilitas rupiah. Maka, demi maintenance of the objective mencapai ekonomi stabil, Presiden ”menarik janjinya” dan mendevaluasi rupiah pada tahun 1986.

Kerja ”all-out”

Pelajaran keempat adalah semangat kerja habis-habisan, all out to get things done. Untuk mencapai sasaran swasembada pangan, segala keperluan petani harus sampai ke tangan di lapangan. Bibit unggul PB-5, pupuk, dan saluran irigasi harus tersedia pada waktunya. Dan peranan Bulog membeli padi pada waktu harga turun dan menjual pada waktu harga naik. Jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional direhabilitasi untuk kelancaran arus pasokan input ke petani dan pembelian output dari petani. Untuk potong lajur birokrasi, jalan pintas diambil untuk menurunkan anggaran langsung dari pusat ke lapangan dengan pola ”Proyek Inpres, Instruksi Presiden”. Irigasi sekunder dan primer perlu semen, maka pabrik semen dibangun. Pupuk dibutuhkan banyak, maka pabrik pupuk dibangun. Tak banyak seminar di masa itu, pertemuan lebih banyak dengan petani di tingkat desa. All out to get things done adalah suasana yang hidup mengejar sasaran swasembada pangan yang dicapai pada tahun 1984.

Pelajaran kelima adalah posisi seorang intelektual yang dibedakan dengan ”pekerja intelek” (intellectual worker). Seorang ”pekerja intelek” adalah seorang ”tukang intelek” yang ”menjual otaknya” kepada pembeli tanpa memedulikan ”untuk apa hasil otaknya dipakai”. Seorang ”pekerja intelek” semata-mata mengembangkan ilmu dan menghasilkan karya hasil otaknya dengan imbalan, titik. Sesudah itu, tanggung jawab pembeli hasil otak.

Berbeda halnya dengan seorang ”intelektual” yang pada asasnya adalah seorang ”pengkritik sosial” (social critic) dan bekerja mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, lebih berperikemanusiaan, dan lebih rasional. Dengan demikian, intelektual itu tumbuh menjadi hati nurani masyarakat, the conscience of the society, yang mendambakan perubahan ke arah perbaikan untuk kemaslahatan masyarakat.

Demikianlah lima hikmah yang bisa dipetik dari buku yang ditulis oleh Widjojo Nitisastro yang telah mencurahkan bagian besar hidupnya bagi pembangunan Indonesia.

Semangat zaman telah berubah kini. Tantangan pembangunan masa kini dan nanti telah berbeda. Sungguhpun diperlukan pola pembangunan yang berlainan agar lebih sesuai dengan tuntutan masa, tetapi kelima-lima pokok hikmah di atas tetap bisa digunakan untuk mengisi tuntutan masa baru dan mengisyaratkan tetap perlunya kerja pembangunan dengan inner logic ekonomi, prinsip efisiensi, maintenance of the objectives, all out to get things done, dan sikap jiwa seorang intelektual pembawa hati nurani masyarakat.

Emil Salim Ekonom Senior

28 March 2008

Riots, Terrorism etc

John Lanchester

Book Reviewed: Flat Earth News by Nick Davies

Original URL

‘Important’ is a cant word in book reviewing: it usually means something like ‘slightly above average’, or ‘I was at university with her,’ or ‘I couldn’t be bothered to read it so I’m giving a quote instead.’ Very occasionally it might be stretched to mean ‘a book likely to be referred to in the future by other people who write about the same subject’. Nick Davies’s Flat Earth News, however, is a genuinely important book, one which is likely to change, permanently, the way anyone who reads it looks at the British newspaper industry. Davies’s book explains something easy to notice and complain about but hard to understand: the sense of the increasing thinness and attenuation of the British press. It’s not literal thinness: the papers, physically, are bigger than ever. There just seems to be less in them than there once was: less news, less thought (as opposed to opinion), less density of engagement, less time spent finding things out. Davies looks into all those questions, confirms that the impression of thinness is correct, explains how this came about, and offers no hope that things will improve.

His book starts at the point at which he got interested in the story of what he calls ‘flat earth news’: ‘A story appears to be true. It is widely accepted as true. It becomes a heresy to suggest that it is not true – even if it is riddled with falsehood, distortion and propaganda.’ That’s flat earth news, and Davies became interested in the phenomenon, via the story of the millennium bug. How on earth did so many papers get sucked into producing so many millions of words of, it turns out, total nonsense about the impending implosion of all government, all commerce, all human activity, by the catastrophe which was going to be caused by the bug? ‘National Health Service patients could die’ (Telegraph); ‘Banks could collapse’ (Guardian); ‘Riots, terrorism and a health crisis’ (Sunday Mirror); ‘Pensions contributions could be wiped out’ (Independent); ‘Nato alert over Russian missile millennium bug’ (Times). The British government spent a figure variously reported as £396 million, £430 million and £788 million. And then, on the big night, a tide gauge failed in Portsmouth harbour. That was pretty much it. Countries which had spent next to nothing – Russia, for instance, whose government of 140 million citizens spent less on the bug than British Airways – had no problems.

There are several ways of looking at this story, which has some of the aspects of a panic and some of those of a hoax or job-creation scheme.[*] Davies chooses to focus on the fact that of the millions of words written about the bug, all of them were written by journalists who had no idea whether what they were writing was true. They simply didn’t know. Flat Earth News makes a great deal of this. The most basic function of journalism, in Davies’s view, is to check facts. Journalists don’t just pass on what they’re told without making an effort to check it first. At least, in theory they don’t. In practice, contemporary journalism has been corrupted by an endemic failure to verify facts and stories in a manner so fundamental that it almost defies belief. The consequences of that are pervasive and systemic.

Nick Davies is an unusual figure in British journalism, mainly because he has persisted in holding the admirable belief that reporting is the central task of the trade. Journalists report much less than they used to, and much less than they should, as the papers have switched over to a reliance on columnists and opinion. Back in the day, an ambitious young toad going into journalism would have seen All the President’s Men once too often, and would dream of bringing down governments with a single scoop. Good luck to them. Davies was like that. Today the equivalent ambitious young toad would dream of having a column with their picture at the top, as a precursor to a well-timed move to TV or politics or some other form of showbiz.

Davies, however, is still a believer in legwork and in getting the story first-hand. This led him to recruit researchers at Cardiff University’s school of journalism to quantify what was happening in the British press. The result is illuminating and grim. The team looked at a fortnight’s production from the posh papers and the Daily Mail, and analysed in the process 2207 UK news pieces. They focused on two things: the number of stories that were derived directly from press releases; and the number that were taken straight from the main British news agency, the Press Association. The results were amazing, and not in a good way.

They found that a massive 60 per cent of these quality-print stories consisted wholly or mainly of wire copy and/or PR material, and a further 20 per cent contained clear elements of wire copy and/or PR to which more or less other material had been added. With 8 per cent of the stories, they were unable to be sure about their source. That left only 12 per cent of stories where the researchers could say that all the material was generated by the reporters themselves. The highest quota proved to be in the Times, where 69 per cent of news stories were wholly or mainly wire copy and/or PR . . . The researchers went on to look at those stories which relied on a specific statement of fact and found that with a staggering 70 per cent of them, the claimed fact passed into print without any corroboration at all. Only 12 per cent of these stories showed evidence that the central statement had been thoroughly checked.

So only 12 per cent of what is in the papers consists of a story that a reporter has found out and pursued on her own initiative; and only 12 per cent of key facts are checked. The rest is all rewritten wire copy and PR. This remaining 88 per cent is, in Davies’s stinging coinage, ‘churnalism’. No wonder the papers feel a bit thin.

As for the wire copy, most of it comes from the Press Association:

When the queen wants to talk to the world, she gives a statement to the Press Association. When the poet laureate wants to publish a poem, he files it to the Press Association. Every government department, every major corporation, every police service and health trust and education authority delivers its official announcements to the Press Association. It is the primary conveyor belt along which information reaches national media in Britain.

The boffins in Cardiff found that 30 per cent of home news stories are direct rewrites of PA and other news agency copy; another 19 per cent are ‘largely reproduced’ from this copy; another 21 per cent ‘contained elements’ of it. That’s 70 per cent of news stories wholly or in part from wire copy. The general rule in journalism, increasingly honoured more in the breach than the observance, is that a story has to have two sources to be confirmed, but according to BBC guidelines, ‘the Press Association can be treated as a confirmed, single source.’ That practice is widespread.

As a result, it matters deeply what the PA actually does – and here Davies has more grimness to impart. The agency’s network of reporters is stretched increasingly thin, with, for instance, four reporters (including trainees) to cover the whole of Cardiff, South Wales and the Welsh Assembly. The staffers, according to one of them, write an average of ten stories in a single shift: ‘I don’t usually spend more than an hour on a story.’ The emphasis is on catching what people say accurately. As its editor, Jonathan Grun, puts it, ‘our role is attributable journalism – what someone has got to say. What is important is in quote marks.’ If the government says Saddam has WMD, that’s what the PA will report. Because the PA is the basis for such a huge proportion of what’s in the papers, and because its stories tend not to be checked, it is a highly effective way for PRs to plant stories across all the national media simultaneously. ‘It is infinitely preferable logistically to send it to the PA than to try and contact 150 journalists,’ one of Davies’s sources, a PR who works for one of the political parties, told him. ‘And we are rarely subjected to the sort of cross-examination that, say, the Sun or the Times would give us. PA does not do as much of the probing and difficult questions. They are journalists but to some extent they are an information service.’

So we have arrived at a place where ‘the heart of modern journalism’ has become ‘the rapid repackaging of largely unchecked second-hand material, much of it designed to service the political or commercial interests of those who provide it’. In the old days, at this point in the story, it would be time to Name the Guilty Men. They would once have been the evil proprietors, top-hatted cigar-smoking manipulators of public opinion. I don’t agree with the conspiracy theory of the proprietor press, nor does Davies: he thinks that it’s sheer commercial pressure that is to blame. It’s the pressure on costs – to produce more, cheaper copy – that is the ultimate culprit for the state of the modern press.

Flat Earth News breaks down the specific ways in which pressure is exerted on the practice of journalism, on a daily basis. Stories need to be cheap, meaning ‘quick to cover’, ‘safe to publish’; they need to ‘select safe facts’ preferably from official sources; they need to ‘avoid the electric fence’, sources of guaranteed trouble such as the libel laws and the Israel lobby; to be based on ‘safe ideas’ and contradict no loved prevailing wisdoms; to avoid complicated or context-rich problems; and always to ‘give both sides of the story’ (‘balance means never having to say you’re sorry – because you haven’t said anything’). And conversely, there are active pressures to pursue stories that tell people what they want to hear, to give them lots of celebrity and TV-based coverage, and to subscribe to every moral panic. That’s the effect on the texture of journalism, the culture of the newsroom. Of course, the pressure on costs has other, simpler effects too. There is more space to fill – in the British papers, three times as much – but no equivalent expansion of the resources to do the work. Elsewhere, the pressure on resources is just as bad. In 1970, CBS had three full-time correspondents in Rome alone: by 2006, the entire US media, print and broadcast, was supporting only 141 foreign correspondents to cover the whole world.

As the pressures on journalism have increased, so the PR industry has come along with what appears to be a solution. Want news? We’ll give it to you. Britain now has 47,800 PR people to 45,000 journalists. It isn’t the case that PRs just beg for coverage for their clients: they’re much more cunning than that. Once one grows alert to the question, you can see PR influence almost everywhere in the press. The greatly missed Auberon Waugh used to say that behind any claim in any way interesting, striking or surprising in the news, there was either someone demanding more government money or a press release. That is truer than ever, only these days the press release will announce the result of a survey (a favourite PR tactic) or a ‘release’ statement from a phoney pressure group, such as one of the many set up to create uncertainty over the question of climate change. These pressure groups are known as ‘astroturf’ in the PR industry, because their grass-roots are fake, but that doesn’t stop their statements and surveys from getting on the news.

PR is not exactly the villain of the piece, but Davies is persuasive about its all-pervading nature in modern journalism, and also about the increasing sophistication of its techniques. He cites the way the ‘NatWest Three’, the British bankers involved in the Enron frauds, managed to have themselves depicted as victims of the American legal system, with businessmen, civil rights pressure groups and MPs all campaigning on their behalf, when, in truth, they were total crooks. There are plenty of other examples in Flat Earth News. Davies, informed by his knowledge of PR, even has a fresh angle on Alastair Campbell and the Kelly affair. In his account, ‘Campbell used it as a decoy to distract attention from a highly embarrassing story, which was emerging slowly in May and June 2003, that the long-debated Iraqi weapons of mass destruction did not exist.’ Four weeks after the broadcast of Andrew Gilligan’s Today story, Campbell had not asked for an apology for it specifically, had not referred it to the BBC complaints department, and had not mentioned it at lunch with Gilligan’s boss, Richard Sambrook. But he then made ‘three key moves’: on 25 June he denounced Gilligan’s story to the Select Committee on Foreign Affairs (‘Until the BBC acknowledges that is a lie, I will keep banging on’); on 26 June he wrote to Sambrook demanding a reply that same day, and released his own letter to the press; on 27 June he more or less invited himself onto Channel Four News to attack the BBC, live. Davies observes: ‘This move finally established the decoy story as the main media line. The original questions about the Iraqi weapons of mass destruction were shunted into the sidings. Several political reporters wrote at the time that this looked like a diversionary tactic. Nonetheless, all of them agreed to be diverted. PR works.’ This explains what Campbell meant, as recorded in his diary for 25 June: ‘Flank opened on the BBC.’

Davies adds a few chapters of detail on the ways in which the papers have gone astray: the industry-wide use of bent private detectives, the culture of error at the Daily Mail, the ease with which the government co-opted the Observer to make the case for war in Iraq. These chapters aren’t really necessary for the central thrust of the book, even though Davies’s specifics are uncheering. For instance, in Britain only the rich can sue for libel; everyone else has to seek remedy via the Press Complaints Commission, set up by the industry to regulate itself. But the PCC rejects 90.2 per cent of all complaints on technical grounds without investigation. Of the 28,227 complaints received by the commission over ten years, 197 were upheld by a PCC adjudication: 0.69 per cent. The one or two points at which Davies disses fellow investigative journalists have a strangely ad hominem feel; there are moments when it seems old grudges are playing a role. This has in turn led to something of a backlash in early reviews of Flat Earth News, including a bizarrely hostile (as opposed to merely negative) review by Peter Preston, editor of the Guardian, Davies’s paper, from 1975 to 1995. Preston had a number of harsh things to say about ‘Saint Nick’, one of which had some traction: that he exaggerates the extent to which there was once a golden age of the British press. True. But all these details are less shocking than the more general data about the broad trend towards churnalism.

So this is Davies’s ultra-bleak portrait. The British news media are crushed by commercial pressure, squeezed by the need for speed, corrupted by PR, indifferent to their own best traditions of independence, recklessly indifferent to the central functions of reporting and checking facts, systematically lied to by commercial interests and governments, and in far too many respects, simply indifferent to the truth. There is a growing, industry-wide failure to be sufficiently interested in reality. I would add a couple of details to the indictment, to do with the way in which the papers have succumbed to their own internal celebrity culture of columnists, most of whom make no attempt to report on the world, in favour of sermonising about it. I would also add – borrowing a point from a journalist I spoke to, who was in depressed and reluctant agreement with Flat Earth News – that the collapse in news leads to a huge knock-on in the rest of the papers. Most columns and features are hung on a news-related peg, so if the news isn’t fulfilling its basic function to report and to check, then nor is anything else. Davies doesn’t mention that, but it doesn’t matter much, since his portrait of the British media could scarcely be any darker, or more convincing. His conclusion is in the same key as the rest of the book. ‘I’m afraid that I think the truth is that, in trying to expose the weakness of the media, I am taking a snapshot of a cancer. Maybe it helps a little to be able to see the illness. At least that way we might know in theory what the cure might be. But I fear the illness is terminal.’

Note

*As a nerd, I feel a duty to point out that computers do sometimes have these problems. Nasa has never had a space shuttle in the air at the end of a year, over the transition from 31 December to 1 January, precisely because it’s not confident about the onboard software coping with the switch. (Nasa’s annual budget is $16 billion.) The truth, according to Davies, seems to be that the bug, while theoretically a problem, would only occur in computers which fitted all the following conditions: they a. had internal clocks (most big, ‘embedded’ systems don’t), b. had clocks which calculated time using an internal calendar, rather than just by measuring the gap between dates, c. used two rather than four digits to calculate the date and d. were in use by programmes which were calculating dates across that boundary. The number of computers that ticked all those boxes turned out to be vanishingly small.

John Lanchester is a contributing editor at the LRB. His latest book is Family Romance, a memoir.

26 March 2008

The Anti-Capitalist Dictionary

The Anti-Capitalist Dictionary: Movements, Histories and Motivations by David E. Lowes
Zed Books, London, 2006
Pages: X+310. £16.99

Reviewed By: Yves Laberge

People and groups that oppose capitalism often contest other issues and principles like deregulation, the military-industrial complex, consumerism and corporate-lobby groups. These terms and almost 200 others are all commented upon and defined here. This Anti-Capitalist Dictionary is an original and rigorous reference book, containing useful definitions and accurate cross-references on alternative movements ('New Left', 'Non-Governmental Organizations', 'Students') and political and philosophical concepts ('Ideology', 'Utopia', 'Value'). Each entry is about two pages long and the focus is more about debates and issues than persons. Therefore there is no specific entry for director Michael Moore or Noam Chomsky, for example, although they are mentioned in the appropriate places.

The main strength of the volume is that it always gives the arguments from both sides of a debate, and explains why some people protest about issues that, for many, should not be challenged. For instance: why do some critics oppose the strict protection of intellectual property? (p. 126); what are the real consequences of the cancellation of debt for poor countries? (p. 129); or who critiques the United Nations and for which reasons? (p. 264).

Another useful dimension is the inclusion of concepts that cannot always be found in common reference books (e.g. 'biopiracy'; 'genetic engineering'); and we are given a straightforward definition of 'Neo-Liberalism', that 'is promoted as orthodoxy by the International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization' (p. 170). Most definitions give the origins of an idea. For instance, the entry on 'Hegemony' reminds us that the term was first used about Bolsheviks by Georgi Plekhanov in 1905, and some twenty years later by Antonio Gramsci (p. 117). Not surprisingly, dozens of entries are related to environmental issues: 'Biodiversity' (p. 20), 'Deep Ecology' (p. 61), 'Global Warming' (p. 106), 'Kyoto Protocol' (p. 140), 'Sustainable Development' (p. 236), etc.

I would have liked an entry on anti-Americanism, movies and documentaries (the entry on media focuses on newspapers, conglomerates and the power of networks), but as with all good dictionaries, one does not seem to get enough! There is no mention of advocacy, but that topic is covered in the entry on 'Direct Action' (p. 73). Lowes' Anti-Capitalist Dictionary is the perfect complement (or prerequisite reading) to the Encyclopedia of Capitalism edited by Syed Hussein (NewYork, Facts on File, 2004), and both are essential for libraries. Both undergraduates and scholars will benefit from this excellent book - one always needs to get accurate definitions and clear arguments for every current issue.

The Anti-Capitalist Dictionary: Movements, Histories and Motivations

By Yves Laberge

The Anti-Capitalist Dictionary: Movements, Histories and Motivations by David E. Lowes
Zed Books, London, 2006
Pages: X+310. £16.99

People and groups that oppose capitalism often contest other issues and principles like deregulation, the military-industrial complex, consumerism and corporate-lobby groups. These terms and almost 200 others are all commented upon and defined here. This Anti-Capitalist Dictionary is an original and rigorous reference book, containing useful definitions and accurate cross-references on alternative movements ('New Left', 'Non-Governmental Organizations', 'Students') and political and philosophical concepts ('Ideology', 'Utopia', 'Value'). Each entry is about two pages long and the focus is more about debates and issues than persons. Therefore there is no specific entry for director Michael Moore or Noam Chomsky, for example, although they are mentioned in the appropriate places.

The main strength of the volume is that it always gives the arguments from both sides of a debate, and explains why some people protest about issues that, for many, should not be challenged. For instance: why do some critics oppose the strict protection of intellectual property? (p. 126); what are the real consequences of the cancellation of debt for poor countries? (p. 129); or who critiques the United Nations and for which reasons? (p. 264).

Another useful dimension is the inclusion of concepts that cannot always be found in common reference books (e.g. 'biopiracy'; 'genetic engineering'); and we are given a straightforward definition of 'Neo-Liberalism', that 'is promoted as orthodoxy by the International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization' (p. 170). Most definitions give the origins of an idea. For instance, the entry on 'Hegemony' reminds us that the term was first used about Bolsheviks by Georgi Plekhanov in 1905, and some twenty years later by Antonio Gramsci (p. 117). Not surprisingly, dozens of entries are related to environmental issues: 'Biodiversity' (p. 20), 'Deep Ecology' (p. 61), 'Global Warming' (p. 106), 'Kyoto Protocol' (p. 140), 'Sustainable Development' (p. 236), etc.

I would have liked an entry on anti-Americanism, movies and documentaries (the entry on media focuses on newspapers, conglomerates and the power of networks), but as with all good dictionaries, one does not seem to get enough! There is no mention of advocacy, but that topic is covered in the entry on 'Direct Action' (p. 73). Lowes' Anti-Capitalist Dictionary is the perfect complement (or prerequisite reading) to the Encyclopedia of Capitalism edited by Syed Hussein (NewYork, Facts on File, 2004), and both are essential for libraries. Both undergraduates and scholars will benefit from this excellent book - one always needs to get accurate definitions and clear arguments for every current issue.

17 October 2007

Pornography: The Production and Consumption of Inequality (Paperback)

Book Review

by Gil Dines, Robert Jensen, Ann Russo

A must read for EVERYONE, June 9, 2003

By
Kevin Davis (Charlotte, NC United States) - See all my reviews
(REAL NAME)

I say this is a must for everyone because pornography effects everyone (whether you use it or not). This is an honest look into the world of pornography including the producers, consumers, and victims. Since it was written by 3 outspoken liberal feminists (e.g., one author claims to be anti-capitalist, and they all dismiss religious conservatives such as fundamentalists as often hypocritical; not to mention, they make a point of naming the Catholic religion of many of the users and abusers of porn). Even with those quibbles (since I'm a conservative/fundamentalist Baptist, pro-capitalist, and for the most part, anti-feminist), I still highly recommend this book. Beware, however: the illustrations of mainstream porn and the accounts of the victims are very graphic. For those of us who never "got into" the world of hardcore or semi-hardcore pornography, this will be an eye-opener that will make you both sad and disgusted. If you don't have the money to buy this book, please go see if your library has it (like mine). A must read no matter where you are on the left-right social/political spectrum.

22 June 2007

Priayi yang Menikung Jalan

Tempo, 14/XXXIIIIII/28 Mei - 03 Juni 2007

Buku yang memberikan gambaran tentang priayi yang sanggup mempopuliskan kepriayiannya. Biografi Umar Kayam yang cukup kaya.

Manusia Ulang-alik: Biografi Umar Kayam
Penulis: Ahmad Nashih Luthfi
Penerbit: Eja Publisher, Yogyakarta, April 2007
Tebal: xxvii + 186 halaman

Inilah buku yang menarik dibaca. Manusia Ulang-alik: Biografi Umar Kayam tidak kering, juga tidak romantik—sebagaimana umumnya buku biografi di sini. Ia memberikan gambaran umum sekaligus kejutan-kejutan detail dalam pembahasan yang obyektif.

Ya, inilah Umar Kayam. Lewat magnum opus-nya, Sang Priyayi dan Jalan Menikung, ia mengentak jagat budaya Jawa. Tokoh Lantip, yang dalam beberapa hal mirip dengan diri sendiri, melakukan penafsiran kembali terhadap dunia priayi. Dunia kelas menengah Jawa ini dibolak-balik, diaduk dan dibangun kembali dari dalam. "Sejarah keluarga" ini kemudian berlanjut pada buku berikutnya, Jalan Menikung. Dalam buku yang kedua ini, priayi kembali didiskursuskan, kali ini dengan lingkup budaya global yang penuh kontradiksi dan kontestasi, mulai dari Amerika, Islam, dan Yahudi, sebagaimana tampak pada pergulatan batin dua tokoh utamanya, Eko dan Claire.

Lebih jauh ia sendiri pernah menyatakan bahwa kedua bukunya itu ditulis untuk membantah pandangan para sejarawan dan antropolog asing. Sasaran tembaknya jelas dan tidak main-main: Clifford Geertz, yang dalam karya klasiknya, The Religion of Java, membagi masyarakat Jawa secara trikotomis— santri, priayi, dan abangan. Di mata Kayam, seperti disiratkan dalam kedua bukunya, priayi adalah kelompok masyarakat yang kompleks dan memiliki sifat pragmatis. Di balik hedonismenya, mereka masih memiliki kesadaran kultural untuk menciptakan "struktur solidaritas" dengan wong cilik serta pengertian spiritual terhadap hal-hal yang sakral.

Dilahirkan dari keluarga Sastrosoekoetjo yang priayi Mangkunegaran, ia mengalami masa kecil yang menyenangkan. Pendidikan pertamanya adalah voorklas (TK). Setamat dari sana ia melanjutkan ke HIS Siswo Mangkunegaran, sekolah dasar untuk anak priayi, guna menyiapkan priayi-priayi gubernemen pemerintah kolonial Belanda. Di sekolah ini karakter kejawaannya (baca: kepriayiannya) mulai terbentuk, terutama karena sekolah ini mewajibkan semua muridnya berbicara dalam bahasa Jawa halus (krama).

Ia kuliah di Yogyakarta, beraktivitas dengan pegiat teater seperti Rendra, Subagyo Sastrowardoyo, Nung Simanungkalit, lalu terbang ke Universitas Cornell. Ia mengambil gelar doktor, juga mengasah proses kreatifnya. Senarai Seribu Kunang-kunang di Manhattan, karyanya yang lahir di sana, dianggap Faruk H.T. sebagai bukti bahwa kecermatan Kayam dalam memotret situasi kehidupan orang metropolis di Amerika sulit ditandingi, bahkan oleh sastrawan sekaliber Budi Darma, Satyagraha Hoerip, dan Kuntowijoyo.

Ia terus berkarya, mengajar, menjadi birokrat—Dirjen Radio, Televisi, dan Film—bahkan bermain film. Pada pertengahan dekade 1980, Umar Kayam tampil sebagai Bung Karno dalam film ideologis Orde Baru, Pengkhianatan G30S-PKI. Sesuatu yang membuat sebagian kalangan menudingnya telah "berkhianat", "berselingkuh" dengan pemerintah.

Namun sosok yang sering dianggap sebagai the last priayi ini agaknya telah memilih dengan sadar. Ia paham betul dengan tugas kaum intelektual, sebagaimana yang disebutkan oleh Martin Heidegger: kaum intelektual harus mempunyai ikatan kepada volkgemeinschaft, mengambil bagian dalam keseluruhan usaha masyarakat sebagai anggota bangsa. Dalam kerangka berpikir seperti inilah kita bisa memahami mengapa ia mau mengambil berbagai peran dalam kehidupannya, mulai dari budaya, sastra, hingga politik.

Secara historiografis, buku ini sangat menarik. Penulisnya dengan lihai menjaring historical consciousness melalui penekanan pada Umar Kayam on aware of becoming and not only being. Kekayaan detail, sebagai syarat utama sebuah biografi, tampak dari narasumber yang dipakainya, mulai dari istri, saudara, hingga koleganya seperti S.M. Ardan dan Prof Dr Rachmat Djoko Pradopo.

Tampak, penulis mendekati tokohnya dengan teori dasar Freud, childhood is the father of a man. Dengan kerangka berpikir ini, akar kebudayaan sang tokoh bisa dilacak dan dinilai dari masa kecilnya. Kepriayian yang mewarnai masa kecilnya justru menjadi semacam epiphany, turning points moments, atau momen krisis bagi kehidupan pribadinya begitu ia menyaksikan perubahan dunia yang sedemikian cepat dan menuntut sikap adaptif. Dengan begitu, ia menjadi priayi yang kritis, untuk kemudian memilih menikung jalan: mempopuliskan priayi.

Karya ini, sebagaimana buku sejarah pada umumnya, memang masih menyisakan banyak pertanyaan, sebuah tanda yang sebenarnya sangat baik. Ya, seperti dikatakan Bakdi Soemanto dalam pengantar buku ini, "Umar Kayam adalah sosok yang tidak pernah basi dibicarakan. Sebab, ia sosok yang memancarkan cahaya dari berbagai sudut. Ia ibarat sebuah prisma."

Muhammad Yuanda Zara