Pemilu Sembilan Bulan? Sinting!

Saya baru tersadar ketika tahu bahwa masa kampanye pemilihan umum tahun depan bisa memakan waktu sembilan bulan. Saya cuma geleng-geleng kepala. Apa isi kepala orang-orang sekolahan yang disewa untuk merumuskan peraturan perundangan ini? Kalau isi kepala para politikus sih saya sama sekali tidak tertarik untuk tahu, karena sudah terbaca dari perilaku dan biaya kelakuan mereka.

Coba mari telusuri berita-berita media sepanjang dua tahun terakhir. Mari perhatian kita pusatkan ke konflik-konflik yang timbul karena pemilihan kepala daerah (pilkada). Bentrokan antarmassa pendukung jelas tak terhindarkan, belum lagi ketidakpastian hukum karena pasti pihak yang tak terima atas kekalahan mereka akan mondar-mandir ke lembaga peradilan, entah itu Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Tambal sulam dan bengkel bongkar pasang jelas tak terhindarkan. Belum pula dihitung perdebatan-perdebatan di media massa diantara orang-orang sekolahan yang menjadi pengamat politik, serta para pelaku politik itu sendiri. Apalagi jika kita sudah bicara soal biaya. Baik biaya resmi maupun biaya-biaya silumannya. Dimana otak orang-orang itu?

Rasanya potret derita warga yang tak henti-hentinya diwartakan media massa tak mampu menyentuh syaraf dan sel-sel kelabu otak mereka. Ini negara mau dibawa kemana? Sudah porak poranda ekonominya, korup orang-orangnya, lah kok masih mau bermain-main dengan eksperimen politik yang lama, mahal (baik biaya moneter maupun biaya sosial dan politik). Saya pun bingung, kok tidak ada aktivis organiasi masyarakat sipil yang protes. Jangan-jangan mereka pun tergiur untuk ikut cawe-cawe di eksperimen paling gila ini?

Benar-benar edan!

Berkunjung ke the Corner House

Larry Lohmann dan Nick Hildyard kelihatan begitu bersemangat ketika mereka muncul di gerbang Stasiun Kereta Api Gillingham, Dorset, Jumat sore lalu. Saya yang masih kelelahan setelah pertemuan marathon di kantor Unilever di London, dilanjutkan dengan konsolidasi di kantor Greenpeace Inggris, kemudian lanjut dengan perjalanan kereta api dua jam hingga tiba di Gillingham, hanya bisa menyambut rangkulan hangat keduanya. Dengan Larry saya masih lumayan sering bertemu dibanding Nick. Terakhir kami sama-sama hadir dan aktif di lokakarya Durban Group beberapa hari sebelum Konferensi Perubahan Iklim di Bali dimulai, Desember 2007. Sedangkan Nick, terakhir saya bersama-sama dengan dia kira-kira tahun 2001, di Canada. Dan kunjungan ke kantor mereka, the Corner House, adalah yang pertama buat saya. Masih setengah jam lagi untuk mencapai kantor the Corner House yang melegenda itu di Sturminster Newton, Dorset, dari Stasiun Kereta Api Gillingham.

Kami menyempatkan kongkow di sebuah kedai minum pedesaan, di pinggiran kota Sturminster Newton. Udaranya sejuk, meski sinar matahari cukup menyengat sore itu. Tak lama setelah mendapat meja, yang pertama kali saya lakukan adalah memberi Nick rokok Ji-Sam-Soe, yang ia pesan lewat email. Bahagia sekali dia. Kami duduk di bagian belakang cafe, yang disebut smoking patio.

Larry bercerita tentang roadshow buku terakhirnya, Carbon Trading - Critical Conversation, selama dua bulan di sepanjang Amerika Utara, yang berakhir Februari lalu. Sementara berkisah tentang kemenangan kasus mereka melawan Pemerintah Inggris, terkait korupsi dalam perjanjian perdagangan senjata antara BAE System dengan Saudi Arabia. Meski itu adalah kemenangan besar buat the Corner House dan publik Inggris, tindak lanjut proses hukum oleh Pemerintah Inggris dinilai Nick dan Larry penuh dengan muslihat. Terkejut juga saya mendengarnya. Kok seperti di Indonesia ya?

Larry Lohmann adalah salah seorang pemikir dan penulis yang produktif yang tak lelah membuka mata para akademisi, aktivis serta para internasionalis tentang ketidakadilan global yang semakin hari semakin membahayakan. Hal yang paling dikhawatirkan Larry adalah, proses pembalikan alami, dimana di masa lalu bangsa Eropa begitu agresif menjajah dunia ketiga, di Asia, Afrika dan Pasifik, kini gelombang bangsa Asia, Afrika dan Pasifik ke negara-negara Eropa menjadi semacam karma. Yang jadi persoalan, gelombang aliran populasi itu tak pelak menimbulkan ketegangan sosial, yang membuat rasisme menjadi semakin nyata. Di sela ngobrol di kedai kopi di seberang the Corner House, saya menanyakan, apakah dia sadar bahwa tempat dia tinggal ternyata semuanya kulit putih. Sehingga saya sering kagok ketika memasuki tempat-tempat publik diikuti pandangan mata heran orang-orang di sekitar. Larry hanya tersenyum simpul.

Siapa Korban Paling Rentan?

Benarkah terjadi krisis pangan? Krisis pangan atau "krisis pangan"? Atau krisis konsumsi pangan?

Saya tak akan pernah lelah mengusung thesis lama, bahwa pengurus Negara tutup mata terhadap keselamatan warga. Warga harus bekerja sendiri menyelesaikan masalahnya tanpa bisa berharap uluran tangan pengurus Negara.

Krisis pangan hanya salah satu dari daftar panjang krisis dan bencana (catastrophes) yang mengancam dan menghantui kehidupan warga negeri kepulauan ini. Modus hidup warga Indonesia adalah bertahan hidup (survival). Tentu thesis ini tak berlaku bagi warga yang berkelebihan, yang lebih pusing memilih sepatu mana yang cocok dipakai saat mengenakan salah satu koleksi pakaian di lemari. Tololnya, yang disebut krisis di Indonesia adalah menyempitnya akses warga untuk memperoleh, mendapatkan dan memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin Negara.

Kebijakan dadakan alias crash programme alias tambal sulam sudah jadi ciri pengurus negeri ini, selepas lengsernya alm. Eyang Kakung Suharto. Kebijakan-kebijakan Negara yang bersifat reaktif seringkali tak memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan warga. Atas nama menyeimbangkan anggaran Negara warga diminta berbesar hati merasakan dampak demi tujuan yang lebih besar. Terhadap apa yang sekarang ramai disebut krisis pangan pun sama. Toh terbukti tak satu rejim pengurus Negara mana pun di dunia ini yang mampu mengendalikan liarnya gerak pasar. Ancaman hukuman terhadap para penimbun bahan pokok, sebagai contoh, tak pernah berhasil menciptakan efek jera. Semakin pengurus Negara mencoba mengatur dan mengendalikan pasar, semakin kasatmata ketololan mereka.

Siapa pihak yang paling menderita dari cerita ini semua? Yang paling jelas adalah anak-anak dan kelompok perempuan. Mutu gizi anak-anak di negeri ini adalah data yang paling sering dimanipulasi demi menjaga citra positif kinerja ekonomi-makro Indonesia. Meski angka-angka balita kurang gizi pada Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index, HDI) dari UNDP sudah cukup horror, tetapi saya yakin data itu masih indikatif sifatnya dan terlalu konservatif. Ada banyak realita yang gagal ditangkap metoda-metoda canggih pengumpulan data HDI. Ambil contoh rangkaian proses dari keputusan rumah tangga mengorbankan biaya pendidikan anak atas nama pemenuhan konsumsi, yang berangkai dengan keputusan melibatkan sang anak dalam kegiatan-kegiatan produksi, baik sebagai buruh langsung maupun buruh tak langsung.

Mutu keselamatan dan kesehatan reproduksi perempuan juga adalah data yang paling sering disembunyikan di bawah karpet. Alih-alih menggambarkan angka laju kematian ibu melahirkan, yang justru disajikan adalah keberhasilan pengurus Negara menekan angka kelahiran. Bisajadi keduanya tak berhubungan langsung, tetapi akal sehat saya melihat keterkaitan yang tak terelakkan.

Apa yang akan kita hadapi di masa depan dengan situasi seperti ini? Yang jelas, kita akan memiliki generasi masa depan yang masa kecilnya hidup dengan rendahnya mutu gizi, pendidikan, dan kesehatan. Jangan-jangan negeri ini memang diarahkan untuk menjadi wilayah penyedia buruh murah (sweatshops' labour market)?

Corporate Social Responsibility? "Amoral!" Kata Friedman

Hakekat perusahaan (corporation) adalah menghidupkan dinamika ekonomik lewat kegiatan produksinya yang mampu menangguk laba agar perusahaan dapat bertahan hidup (survival) atau tumbuh dan meluas. DNA sebuah perusahaan adalah mencari laba. Memaksimalkan perolehan laba dalam konteks bersaing dengan perusahaan lain yang memiliki produk serupa merupakan keniscayaan bagi sebuah perusahaan. Maka ketika perusahaan tampil di depan publik dengan citra tanggung jawab sosial dan lingkungan, itu patut dipertanyakan. Bahkan Milton Friedman menyebutnya amoral!

Tentu saja kecaman Friedman, dan juga Noam Chomsky, bukan suatu pernyataan tunggal. Ada prasyarat yang mesti dipenuhi, yakni peran Negara yang optimal dalam menjamin keselamatan warga, produktifitas warga dalam memenuhi dan mempertahankan kualitas hidup terbaik mereka, serta kemampuan warga merawat dan menjaga fungsi-fungsi alam. Sehingga kewajiban Negara dalam menjamin akses warga kepada pelayanan kesehatan, pendidikan, sumber-sumber pangan dan air bersih yang terjangkau serta energi untuk keperluan kelangsungan hidup menjadi syarat mutlak agar peran perusahaan sebagai dinamisator ekonomi pun berlangsung optimal. Hal tersebut yang tak terjadi di negeri ini.

Pengurus Negara di Indonesia sibuk mengurusi dirinya sendiri. Menyeimbangkan anggaran demi menjaga citra kepengurusan dengan tampilan kinerja ekonomi-makro di hadapan lembaga-lembaga keuangan multilateral dengan mengorbankan keselamatan warga, seperti yang tampak jelas pada pencabutan subsidi BBM, harga gabah di tingkat petani dan sebagainya. Kewajiban Negara menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan pun hampir bulat-bulat diserahkan kepada pasar, dengan maraknya swastanisasi klinik dan rumah sakit serta persekolahan yang tak bisa menghindari kalkulasi untung rugi menjadi utama dibandingkan aspek pelayanan warga. Jaminan Negara yang mestinya dibiayai dari perpajakan bisa dikatakan tak jalan di Indonesia karena berbagai faktor, dengan korupsi sebagai induk penting faktor penyebabnya. Akibatnya sosok perusahaan merambah hingga ke sektor pelayanan publik yang seharusnya menjadi kewajiban Negara.

"Perusahaan dibentuk untuk menangguk laba, bukan untuk tujuan sosial atau tujuan lainnya," kata Noam Chomsky. "Itu tanggung jawab Negara!" Logikanya, Negara mampu menegakkan mekanisme perpajakan dari dinamika ekonomi yang digerakkan perusahaan-perusahaan. Warga sebagai obyek hukum dan pajak serta pada saat yang sama adalah konsumen dari barang dan jasa industrial yang diproduksi perusahaan harus dijamin keselamatan, kesejahteraan dan produktifitasnya oleh Negara demi terjaganya keseimbangan sosial-politik-ekonomik. Tetapi pendapat normatif Eyang Chomsky dan Eyang Friedman jauh panggang dari api di negeri kepulauan yang amburadul ini.

Kemudahan pajak, penghapusan birokrasi pada penanaman modal (investasi), kemudahan memperoleh lahan serta ketersediaan buruh murah dalam jumlah yang besar menjadi paket kebijakan Negara yang membuat Indonesia menjadi surga bagi investor tetapi sekaligus neraka bagi warganya sendiri. Pada konteks Indonesia, perusahaan yang pada hakekatnya memaksimalkan perolehan laba dengan memperbesar ambang laba (profit margin) dengan meminimalkan eksternalitas dan liabilitasnya telah menjadikan kehidupan sosial dan lingkungan hidup sebagai tempat sampah mereka. Tempat sampah bagi eksternalitas, liabilitas serta resiko-resiko bisnis mereka. Dan hal itu sangat memungkinkan di Indonesia karena adanya kebijakan-kebijakan Negara yang memanjakan perusahaan-perusahaan.

Sehingga, ketika sebuah konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) didorong menjadi suatu tolok-ukur kinerja perusahaan, timbul pertanyaan sederhana, "Memang ada masalah apa kok perusahaan harus menampilkan sosok tanggung jawab mereka dalam hal sosial dan lingkungan?" Chomsky berpendapat, karena perusahaan tidak ingin menanggung beban baru, yakni keresahan dan konflik sosial dan politik, karena kenyataannya kualitas sosial dan lingkungan hidup terus merosot sementara perolehan laba perusahaan terus meroket. CSR adalah tabir asap (smoke-screen) liabilitas dan eksternalitas perusahaan yang selama ini disembunyikan di bawah karpet.

Jika perusahaan berproduksi dan saling bersaing secara sehat serta melaksanakan kewajiban pajak mereka, dan saat yang sama Negara menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga, produktifitas warga untuk memenuhi dan mempertahankan kualitas hidup terbaik mereka, serta kemampuan warga merawat fungsi-fungsi alam, CSR sama sekali tidak dibutuhkan. CSR adalah penanda simbolik ketidakberesan bisnis sebuah perusahaan dan saat yang sama merupakan penanda bobroknya pengurusan Negara. Semakin mengkilat tampilan CSR sebuah perusahaan, mestinya kita semakin curiga, seberapa besar masalah yang disembunyikan di bawah karpet?

Paradoks Konsumsi

Orang-orang di Indonesia, tak cuma Jawa, tengah mabok kepayang pada barang-barang dan jasa industrial. Kemudahan mendapatkan barang-barang tersebut membuat kacau urutan kebutuhan dasar perseorangan dan keluarga. Teori Maslow berantakan. Tidak ada lagi yang namanya kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kalau perlu kualitas pangan untuk anak dikorbankan demi membeli sebuah telepon genggam model terbaru. Atau, tunggakan biaya sekolah anak bisa menunggu demi uang muka membeli sepeda motor buatan China, yang menurut iklan lebih unggul dibandingkan buatan Jepang.

Pertanyaan paling tolol dari kisah di atas, "Lalu bagaimana siklus produktifitas perseorangan atau keluarga demi menjaga kualitas hidup tidak merosot?" Saking tololnya kita tidak menyadari bahwa sekarang ini adalah zaman utang sudah bukan lagi sesuatu yang memalukan. Bahkan berutang di kalangan berpunya telah dikemas sedemikian rupa hingga ada peringkatnya: Silver, Gold, Platinum, dan seterusnya. Edan suredan!

Seorang sepupu saya dengan bangga memamerkan mobilnya yang terbaru, Grand Livina. Kemana mobilmu yang dulu (sebuah Toyota Avanza yang dikenal dengan sebutan mobil sejuta umat), tanya saya. "Tukar tambah lah Mas." Kemudian dia dengan fasih bicara panjang lebar, selayaknya seorang salesman mobil, tentang kemudahan-kemudahan fasilitas kredit yang ia gunakan. Luarbiasa pengetahuannya. Mungkin jika saat itu saya sela dengan pertanyaan, "Ngomong-ngomong kamu tahu nggak siapa itu Teras Narang?" Dia akan terbengong-bengong, dan balik tanya, "Siapa tuh? Apa ada hubungannya dengan fasilitas kredit mobil?"

Kemudahan memperoleh barang (lewat siasat-siasat kredit perbankan), gempuran iklan nan mengkilat, mendesah dan merayu, laju produksi dan distribusi barang dan jasa konsumsi yang meroket, agaknya tidak ada urusannya dengan potret nelangsa warga di desa-desa di Riau yang kebingungan dengan harga minyak goreng curah mencapai Rp 16.000/kg, padahal propinsi tersebut memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Juga tidak ada urusannya dengan warga di desa-desa di Sumatera Selatan, yang terkenal dengan sebutan "Lumbung Energi Nasional", berkeringat antri minyak tanah. Potret nelangsa tersebut pupus ketika kita ajak orang-orang yang antri tersebut bicara tentang jenis terbaru telepon genggam merek tertentu. Atau ajak mereka bicara tentang kelanjutan serial sinetron di stasiun televisi tertentu.

Pada sebuah perjalanan di Pulau Flores, akhir tahun 2005, saya terkejut disajikan fenomena luarbiasa. Warga di sebuah kecamatan ramai-ramai melepas dan menjual tanah untuk membeli sepeda motor buatan China. Saya sempat bertanya, apakah sepeda motor itu untuk keperluan transportasi keluarga atau untuk keperluan produksi. Jawaban beberapa diantara mereka sangat tegas, "Untuk ojek, Pak. Uangnya lebih cepat daripada bertani." Jika sebagian besar mereka menjual tanah untuk beli sepeda motor untuk ojek, lalu siapa penumpangnya? Booming cengkeh saja mendorong pemiskinan petani, apalagi booming sepeda motor...

Biadab: Absennya Sang Walikota

Cobalah Anda berkendara ke Bogor. Jika Anda berangkat dari Jakarta menggunakan jalan tol, setiba di mulut tol tepat di muka Terminal Baranangsiang, arahkan kendaraan Anda ke kanan. Ketika tiba di muka Pangrango Plaza jalan pecah menjadi dua. Ambil sebelah kanan. Ikuti jalan hingga tiba di pertigaan dengan sebuah monumen yang tak jelas maknanya, menggambarkan seorang pemuda berpakaian olahraga tetapi ada bentukan tabung dan jarum suntik, ambil jalan ke kiri, ke arah Jalan Raya Parung. Jalan tersebut dikenal dengan nama Jalan Baru. Ikuti jalan tersebut hingga melewati sebuah proyek terowongan di bawah rel kereta api. Sekarang saya ucapkan, "Selamat datang di neraka Bogor...."

Jika Anda penggemar olahraga otomotif offroad, mungkin Anda akan menemukan kenikmatan ketika melalui Jalan Baru. Lubang-lubang besar menganga di sana-sini menanti Anda. Amati kendaraan-kendaraan angkutan umum berwarna hijau dan biru, dikenal dengan sebutan angkot (angkutan kota), meliuk-liuk bermanuver mencoba mengatasi lubang-lubang tersebut. Jika Anda menggunakan kendaraan sedan, dijamin Anda harus memperbaiki perangkat kemudi serta kaki-kaki roda kendaraan Anda.

Saya tak pernah habis pikir dengan keadaan tersebut. Proyek perbaikan jalan biasanya mengikuti jadual anggaran. Menjelang tutup tahun anggaran, baru proyek perbaikan dikebut. Jangan ditanya soal kualitas bahan dan kualitas pengerjaan. Namanya juga proyek yang dipercepat. Yang penting platform anggaran tercapai dan selesai tepat waktu. (Saya coba tak berpretensi terjadi tindak penggelembungan nilai belanja proyek atau korupsi). Umur jalan dalam keadaan baik hanya sebentar. Begitu truk-truk besar dengan beban angkut yang (senantiasa) melewati batas sesuai ketentuan melalui Jalan Baru, butuh hanya dua minggu hingga sebulan untuk kembali ke keadaan hancur-hancuran.

Pernah seorang kawan berkata, "Wah, lumayan tuh lubang-lubang itu untuk menanam ikan lele...." Saya hanya tersenyum kecut dengan canda bernada sindiran itu. "Atau mungkin cocok untuk bertanam padi ya....." Kami pun tertawa kecut sambil menikmati guncangan-guncangan tak nyaman saat melalui Jalan Baru nan biadab. Kemana gerangan pejabat pengurus kota? Apakah mereka tak pernah melalui Jalan Baru?

Keadaan jalan seperti itu tidak dimonopoli Jalan Baru. Silakan Anda menjelajahi bagian lain Kota Bogor. Perumahan Taman Cimanggu misalnya. Atau ke arah perumahan TNI Angkatan Udara di daerah Semplak. Saya tak tahu bagaimana tingkat kecelakaan kendaraan bermotor akibat kualitas jalan raya Kota Bogor yang hancur-hancuran ini. Kemana gerangan sang Walikota? Apakah beliau tak pernah melalui jalan-jalan yang hancur itu?

Does Asia exist?

Economist.com - Apr 9th 2008

A new book suggests we are witnessing the creation

SAD to say, this column suffers occasional pangs of existential doubt. Is there really such a place as “Asia”? Of course there is, if you look at a map—though even there, definitions differ.

Does it include Australasia? How about what Europeans call “the Middle East”, known to South Asians and the United Nations as “West Asia”?

The Economist answers those questions “yes” and “no”, respectively. For us, Asia is everywhere east of Iran, including Australia, New Zealand and the Pacific Islands (which in theory means we should call the six “stans”, more normally known as “Central Asia”, “West Asia”. But let it pass).

The more fundamental issue, though, is whether Asia is anything more than a handy cartographical term. Has it outgrown its ancient Greek origins, when it was used to mean everywhere east of that country? Should this column really be called Eastofgreece.view?

This is a long-running debate. In 1995, when he was foreign minister, Malaysia’s prime minister, Abdullah Badawi, was asked at a press conference whether Australia was part of Asia (as its government at the time very much wanted to be). “No”, he chided his Australian questioner, “look at a map.” He then used his arms to explain that Australia was way down there and Asia “up here”.

What he really seemed to mean was that Australia was largely inhabited by people of European descent. Look not at a map, but in the mirror. But an ethnic definition does not work either, since Asia is so diverse in that respect too.

This latest bout of questioning from Asia.view is inspired by a new book, “Rivals”, by Bill Emmott (who edited The Economist until 2006), which offers some timely reassurance.

The main theme of “Rivals” is explained in its subtitle: “How the power struggle between China, India and Japan will shape our next decade.” But before exploring the emerging relationship between Asia’s three giants, Mr Emmott argues that Asia is undergoing its “deepest and most extensive integration” ever (or at least since Genghis Khan’s time, which saw integration of a rather different sort). Indeed, we are witnessing “the very creation of Asia”.

That, as you can imagine, is a relief. Our doubts are misplaced if understandable. This is a column ahead of its time.

Before this column pats itself on its virtual back, however, it ought to examine some of the counter-arguments that Mr Emmott ably presents. Asia has been, as he notes, “not so much a continent as an array of subcontinents, or subregions, dotted across thousands of miles of ocean and land”.

The world’s highest mountain range separates two ancient civilisations: India and China. Languages on the Indian side are part of the “Indo-European” family rather than the “Sino-Tibetan” tongues of East Asia.

Buddhism spread from India all the way to Japan, but remains dominant only in smaller Asian countries: Myanmar, Thailand, Cambodia, Sri Lanka and Laos. If religion defines Asia at all, Mr Emmott notes, it is more by tolerance than doctrine. “That is an admirable characteristic,” he says, “but it is not a unifying one.”

Mr Emmott argues that two forces are drawing today’s Asia together: a rapid economic integration, under which half the region’s merchandise exports go to other Asian countries; and an inchoate institutional process, notably through the “East Asia Summit”, which brings together India, Australia, New Zealand as well as the ten South-East Asian countries, China, Japan and South Korea.

One could question both parts of this. Some of the intra-regional trade is accounted for by parts of an export supply-chain generated by the West. And the East Asia Summit has done little more than meet. But why would Asia.view shoot itself in the foot?